SURABAYA — Palu sudah diketok, angka-angka besar telah disepakati. APBD Kota Surabaya Tahun 2026 resmi disahkan, menandai babak baru perjalanan pembangunan Kota Pahlawan. Namun, di balik tumpukan dokumen tebal berisi rencana program dan target pembangunan itu, muncul satu pertanyaan besar: Apakah rakyat benar-benar akan merasakan hasilnya?
Pertanyaan itu disuarakan oleh Elis Yusniyawati, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 2023–2027, sekaligus Direktur Social Analysis Research Center (SARC) dan Founder Tulungagung Culture Carnival.
Baca Juga: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jatim Melesat ke Peringkat 2 Nasional
Menurut Elis, tahun 2026 harus menjadi momentum pembuktian nyata keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap wong cilik.
“Sudah terlalu lama kita mendengar jargon ‘pembangunan untuk rakyat’, tapi faktanya masih banyak warga kesulitan berobat, anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan, dan keluarga yang berjuang di tengah gemerlap kota,” tuturnya.
Surabaya, lanjut Elis, dikenal sebagai kota dengan semangat juang dan gotong royong yang tak pernah padam. Karena itu, APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan alat perjuangan untuk menghapus kesenjangan dan membuka jalan menuju kesejahteraan bersama.
Ia menegaskan tiga fokus utama yang harus menjadi ruh pelaksanaan APBD 2026:
1. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Bukan sekadar bantuan sosial, tapi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri.
2. Pemerataan fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Peringati Hari Jadi ke 14 Tahun, Komisi Informasi Jatim Gelar Tasyakuran dan Silaturahmi
Tak boleh ada lagi warga yang menunda berobat hanya karena biaya. Pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pendidikan untuk semua.
Setiap anak Surabaya berhak bermimpi dan maju tanpa batas, tanpa terkendala oleh ekonomi maupun akses.
Lebih jauh, Elis menyimpulkan Wakil Rakyat sejati adalah mereka yang berpihak pada rakyat.
“Kursi DPRD bukan tempat duduk kehormatan, tapi posko perjuangan. Setiap rupiah dalam APBD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” terangnya.
Baca Juga: Khofifah Lantik 5 Anggota KI Provinsi Jatim, Minta Tancap Gas di Tengah Tahun Politik
Tahun 2026, bukan sekadar tahun pelaksanaan program, melainkan tahun pembuktian nurani.
“Sudah waktunya APBD tidak hanya disahkan, tapi dijalankan dengan hati. Karena perjuangan belum selesai, selama masih ada rakyat yang hidupnya belum sejahtera,” pungkasnya.
Opini Rakyat
Sumber: Elis Yusniyawati S.Sos., M.I.Kom.,
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa timur.
Direktur Social Analysis Research Center (SARC)
Founder Tulungagung Culture Carnival.
Editor : rudi
