SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, kembali jadi sorotan. Bukannya memberi klarifikasi atau tanggapan atas pertanyaan wartawan, ia justru meledak di hadapan awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/10).
Amarah Armuji dipicu pertanyaan dari wartawan Selalu.id. Bukannya menjawab, ia malah melontarkan kritik tajam terhadap gaya pemberitaan media tersebut yang dianggapnya selalu menyorot sisi negatif pemerintah kota.
Baca Juga: PDIP Surabaya Memanas: Armuji dan Adi Sutarwijono Muncul Sebagai Kandidat Kuat Ketua DPC
“Selalu beritanya jelek... selalu beritanya jelek... selalu beritanya jelek!” teriak Armuji dengan suara tinggi dan ekspresi geram.
Tak hanya itu, ia secara terbuka menyudutkan Selalu.id di depan sejumlah jurnalis yang hadir. Armuji menyindir bahwa hanya media tersebut yang konsisten “menyerang” pemerintah kota, tanpa menunjukkan semangat kemitraan.
“Semua media yang negatif cuma awakmu... Selalu.id. Itu harus jadi koreksi. Kalau berteman, gak seperti itu caranya,” cetusnya tajam.
Ia juga menyarankan agar media tersebut mengevaluasi pendekatan jurnalistiknya.
Baca Juga: Armuji Apresiasi Perusahaan yang Kembalikan Ijazah Karyawan
“Gak usah terlalu tendensius. Apa sih yang kamu cari itu? Kita itu berteman baik-baik. Kita sama-sama punya media. Tolonglah diperbaiki,” tegasnya.
Ledakan emosi Armuji ini sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Baihaki Akbar, Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), yang menilai insiden ini mencederai semangat kemerdekaan pers.
“Kalau ada pertanyaan yang dirasa tidak perlu dijawab, ya tidak usah dijawab. Trus juga jangan menyebut nama media secara langsung,” tutur Baihaki pada warta Artik.id Rabu (15/10).
Baca Juga: Eri Cahyadi dan Armuji Resmi Menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024-2029.
Ia menekankan bahwa sikap kritis media adalah bagian dari karakter redaksional masing-masing dan semestinya tidak dibalas dengan sikap emosional oleh pejabat publik.
"Insiden ini menegaskan kembali pentingnya relasi sehat antara pemerintah dan pers, yang seharusnya dibangun dengan dialog terbuka, bukan kemarahan yang tumpah di depan publik. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan pejabat publik wajib menghadapinya dengan kepala dingin karena itu bagian dari Etika Demokrasi," pungkasnya.
Editor : rudi
