SURABAYA – Komitmen menuju birokrasi bersih di Kota Pahlawan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dan progresif dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Baca Juga: Srikandi PKS Surabaya Serukan Solidaritas Untuk Korban Bencana Sumatera
“AMI sangat mengapresiasi dan mendukung penuh Perwali Anti Gratifikasi ini. Ini bukan sekadar aturan, tapi komitmen nyata untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari praktik menyimpang,” tegas Baihaki, Rabu (03/09).
Baca Juga: Mata Anak Makin Rentan di Era Digital, DPRD Surabaya Keluarkan Rekomendasi Pencegahan
Menurut Baihaki, aturan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat. Warga tak lagi dibayangi kewajiban memberi "uang terima kasih" atau bentuk gratifikasi lainnya saat mengakses layanan publik.
“Perwali ini memberi kepastian hukum. Warga tak perlu merasa takut atau sungkan karena semuanya sudah diatur. Inilah bentuk pelayanan publik yang seharusnya, bersih dan berintegritas,” lanjutnya.
Baca Juga: Canggih dan Akurat: Alat Baru Gutermann Permudah Deteksi Kebocoran Pipa di Surabaya
Tidak hanya memberikan dukungan moral, AMI menyatakan siap berada di garis depan dalam pengawasan sosial. Organisasi ini berkomitmen aktif mendorong masyarakat untuk turut melaporkan bila menemukan indikasi gratifikasi. (Rda)
Editor : rudi
