SURABAYA – Budi Leksono, legislator PDI Perjuangan,sekaligus ketua panitia khusus (PANSUS) LKPJ walikota menyampaikan sejumlah evaluasi terkait kinerja tiga lembaga dalam Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya. Ketiga lembaga tersebut adalah Perumdam, pengelolaan pasar, dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP).
“Saya memang tidak begitu berpengalaman dalam penanganan terkait EKPN, namun kalau melihat keuntungannya, ini sangat luar biasa. Pasar juga potensial, hanya saja banyak pasar yang tidak aktif, bahkan seperti mati suri,” ujar Budi pada warta Artik.id
Baca Juga: Jumat Berkah, Budi Leksono Bagikan 500 Paket Makanan di Sekitar Rs.Dr Soewandhi Surabaya
Bulek (sapaan akrabnya) mengatakan masih banyak pasar tradisional yang terbengkalai, meskipun beberapa di antaranya mulai menunjukkan perbaikan. Salah satu capaian positif adalah kemampuan membayar utang oleh Perumdam, namun ia menilai langkah ke depan harus lebih konkret, terutama dalam program pengelolaan limbah tinja.
“Kalau bicara kota besar seperti Surabaya, tentu butuh anggaran yang sangat besar. Tapi saya apresiasi gerak cepat dari pihak-pihak terkait, terutama yang sudah menyinkronkan program hingga menuju target penyelesaian 100%. Walau faktanya masih banyak aset yang belum digunakan secara optimal,” tambahnya.
Ia berharap ada transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan laporan keuangan, agar PANSUS LKPJ bisa memahami sejauh mana profitabilitas masing-masing lembaga.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Mengintai, Budi Leksono Imbau Warga Surabaya Tetap Siaga
“Yang saya lihat, banyak laporan masih dalam bentuk ‘gelondongan’. Harusnya di-breakdown agar jelas manfaatnya. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pemanfaatan CSR,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ia menyinggung proyek di wilayah Karangpilang dan menyampaikan adanya laporan dari warga mengenai lokasi proyek yang rawan. Salah satunya, temuan lama di Jalan Jagalan yang disebut-sebut sempat ambruk karena kurangnya perhatian dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau memang target 2025 harus tercapai, maka semua sektor harus dibenahi, termasuk pembangunan yang bersumber dari penyertaan modal, "katanya.
Baca Juga: Warga Surabaya Keluhkan Pajak Kendaraan Tak Sesuai Nilai Pasar, DPRD Desak Revisi
"Rencana ke depan yang mencakup pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH), revitalisasi pasar kampus, serta harapan masyarakat agar lahan yang kosong bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas umum (fasum).
Jangan sampai dibiarkan kosong dan membahayakan warga. Kalau memang tidak nutut, ya biar dikelola dengan sistem yang baik, agar bisa tetap jalan," Tutup budi leksono. (Rda)
Editor : rudi
