SURABAYA | ARTIK.ID - Pemerintah akan mempercepat pengembangan Government Technology (GovTech) INA Digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia dan mengurangi praktik korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya percepatan digitalisasi di semua aspek pemerintahan.
"Kita akan mempercepat pengembangan INA Digital," kata Budi Arie usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Baca Juga: Bertemu Kemenkominfo, Duta Besar AS Sebut Amerika Siap Tingkatkan Investasi Digital di Indonesia
Menkominfo menyatakan bahwa visi Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. INA Digital, sebagai GovTech Indonesia, menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini.
Baca Juga: Menkominfo Gelar TikTok Goes To Campus, Ajak Masyarakat Waspada Hoaks pada Pilkada 2024
"Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024," tambahnya.
Menteri Budi Arie menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tetapi juga membantu mengurangi praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan. "Digitalisasi bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena transparansi akan meningkat," ujarnya.
Baca Juga: Kominfo Blokir 3,3 Juta Konten Judi Online, Akses Menurun 50%
Terkait sosialisasi INA Digital, Budi Arie mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi yang optimal. "Kami sedang melakukan rapat untuk harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga," pungkasnya.
Editor : Fudai
