SURABAYA | ARTIK.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan tegas melarang semua SD dan SMP negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya untuk menarik biaya atau pungutan apapun dari siswa. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan kepala SD dan SMP negeri se-Surabaya pada Selasa (6/8).
”Dalam pertemuan dengan kepala SD dan SMP negeri seluruh Surabaya, saya tegaskan bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh anak-anak dengan alasan apapun,” kata Wali Kota Eri.
Baca Juga: Fraksi PKS : DPRD kota Surabaya Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk masyarakat Surabaya.
Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, terdapat buku teks utama (buku wajib) dan buku teks pendamping. Buku teks utama dipinjamkan secara gratis oleh pemerintah, sementara buku teks pendamping tidak wajib dimiliki dan hanya berfungsi sebagai penunjang untuk memperkaya pengetahuan siswa.
Baca Juga: Muhammad Syaifuddin, Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya, Soroti Peran Penting Perda Ekonomi Kreatif
"Perbedaan kepemilikan buku teks pendamping jangan sampai menimbulkan kecemburuan antarsiswa. Jangan sampai diumumkan, oh anak ini sudah punya, bisa beli buku pendamping, sementara anak yang lain belum. Akhirnya terjadi perundungan. Hal ini yang saya khawatirkan akan merusak mental anak," tuturnya.
Menurutnya, guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran. Mereka bisa membeli satu buku teks pendamping dan mengunduh materi dari platform Merdeka Belajar, kemudian menampilkannya di layar besar agar semua murid bisa melihat.
Baca Juga: Fraksi partai Gerindra DPRD kota Surabaya :Dukung Ekonomi Kreatif tingkatkan daya saing masyarakat.
"Kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan membebani siswa harus ditiadakan. Wisuda bisa digantikan dengan karya seni sederhana di dalam sekolah. Rekreasi ke luar kota bisa digantikan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Pahlawan, seperti rumah kelahiran Bung Karno dan museum," ujarnya. (red)
Editor : Fudai
