Wakil Ketua DPW Perindo Jatim Sebut Hari Lahir Pancasila Hanya Seremoni, Pejabat Masih Korupsi

SURABAYA | ARTIK.ID - Hampir seluruh rakyat Indonesia merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2024, termasuk sebagian instansi pemerintah melakukan upacara serupa hari ini, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya juga memperingati hari lahirnya Pancasila.

"Kita apresiasi terhadap pemerintah dan instansi yang melakukan upacara peringatan hari lahir Pancasila", kata Moh. Badaruddin direktur CDEP (Center Development of Economics and Politics).

Baca Juga: Cak Badar Apresiasi Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol

Saya juga mengucapkan "Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 2024, semoga kita bisa mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila secara utuh", ungkap Badaruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Perindo Jatim.

Badaruddin memaparkan, bahwa nilai-nilai Pancasila saat ini belum diterapkan secara utuh oleh masyarakat Indonesia khususnya para pejabat pemerintah.

Sebagai contoh, masih banyak pejabat yang melakukan tindakan korupsi dan bahkan penegak hukum menjadi bekingan dari pelaku korupsi.

"Ini artinya para pejabat belum melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 1 Pancasila," ungkapnya.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, kehidupan jauh dari sejahtera bahkan adanya kasus kelaparan dan kurang gizi di beberapa daerah, ini merupakan kegagalan para pejabat pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tidak hanya itu, banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat terhadap aturan-aturan, sehingga masyarakat menjadi korban dan tidak pernah mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan kesejahteraan sosial.

"Sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia masih banyak hambatan, contoh masalah Papua belum selesai, konflik antar suku bahkan agama masih terjadi," tutur Badaruddin.

Persengkokolan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih terus terjadi di depan mata, yang terus menggerus sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita lihat, terbitnya keputusan MK untuk meloloskan salah satu anak muda yang belum cukup usia untuk maju sebagai calon wakil presiden, itu apa namanya, kalau bukan ikan dalam satu kolam," imbuhnya.

Banyak revisi UU dan peraturan pemerintah yang akan dirubah untuk kepentingan kelompok tertentu, Badarudin menyebut, hal itu akan merusak nilai-nilai demokrasi.

"Tapi kita harus tetap semangat tanpa lelah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya pada generasi penerus bangsa seperti generasi muda," pungkas Badaruddin. (*)

Editor : Jabrik