SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi warga dengan menyambangi KBTK Islam Terpadu Al Uswah 2, Jalan Ubi II/3 RT 01 RW 05, Selasa (10/2) malam.
Dalam Reses itu, Mas Cahyo (sapaan akrabnya) menggandeng para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kelurahan Jagir dan Ngagel Rejo. Fokus utamanya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi warga melalui penguatan kapasitas usaha di tingkat kelurahan.
Legislator Muda PKS Surabaya itu mengatakan, pihaknya sengaja mengundang kelompok-kelompok UMKM agar bisa berdiskusi langsung mengenai tantangan sekaligus peluang pengembangan usaha.
“Ya, hari ini kami mengundang beberapa kelompok UMKM. Kita ingin bekerja bersama supaya usaha mereka bisa lebih maju, naik kelas, atau minimal tetap bertahan di tengah persaingan,” tuturnya pada Warta Artik.id Selasa (10/02).
Tak sekadar menyerap aspirasi, Ketua Fraksi PKS tersebut juga memberikan pembekalan terkait pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar.
Menurutnya, pemahaman teknologi dapat menjadi peluang baru dalam mendongkrak pendapatan usaha.
“Semoga pengetahuan ini bisa dioptimalkan dan berdampak pada peningkatan penghasilan UMKM, khususnya di Surabaya,” tambahnya.
Selain persoalan UMKM, Mas Cahyo juga menerima keluhan soal terbatasnya lapangan kerja bagi mahasiswa yang baru lulus. Ia menilai, kondisi tersebut perlu disiasati dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda.
“Fokusnya memang pada ketersediaan pekerjaan setelah lulus. Karena itu, kami dorong alternatif lain seperti usaha sampingan atau usaha utama. Yang penting jiwa kewirausahaan tumbuh,” jelasnya.
Terkait program dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5 juta bagi generasi muda di tingkat RW, Cahyo menilai kebijakan itu sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka.
“Intervensi untuk Gen Z ini tujuannya mengurangi pengangguran pemuda dan diharapkan bisa menekan kemiskinan di lingkungan mereka,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program tersebut masih menunggu regulasi teknis.
“Saya cek dua pekan lalu, juklak dan juknisnya belum siap. Mudah-mudahan segera rampung dan ada perwali yang memayungi,” ungkapnya.
Soal kebutuhan tambahan modal usaha, Cahyo menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah agar pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan, baik dari program CSR perusahaan maupun sumber dana lainnya.
“Pemerintah harus hadir mendampingi teman-teman UMKM supaya mereka lebih mudah mendapatkan modal, entah dari CSR atau skema pendanaan lain,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi
