SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan fungsi pengawasan dan respons terhadap berbagai persoalan masyarakat. Hal itu disampaikan menyusul langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belakangan rutin turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelayanan publik dan berbagai pelanggaran yang ditemukan.
Menurut Cak Yebe, tindakan wali kota yang melakukan inspeksi langsung merupakan bentuk kepedulian terhadap keluhan masyarakat sekaligus upaya memastikan aparatur pemerintah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Baca juga: Buchori Imron: Kritik Warga kepada Pemimpin Merupakan Bagian dari Kontrol Sosial
“Sejauh yang dilakukan wali kota merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keluhan warga atas pelayanan birokrasi di bawah. Wali kota turun sendiri untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah di lapangan berjalan sesuai tugas dan fungsinya, tentu itu hal yang baik,”tutur Cak Yebe di DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Belakangan, Eri Cahyadi kerap mengunggah hasil temuannya di lapangan melalui media sosial, mulai dari persoalan parkir liar, pelanggaran penggunaan jalan, hingga berbagai layanan publik yang dinilai belum berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Cak Yebe menilai pola pengawasan yang dilakukan wali kota harus menjadi perhatian serius bagi lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka diminta lebih aktif melakukan kontrol dan pemantauan di wilayah masing-masing agar persoalan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu intervensi langsung dari wali kota.
“Tren yang dilakukan wali kota ini harus disikapi serius oleh jajaran di bawahnya, termasuk lurah dan camat. Mereka harus meningkatkan intensitas fungsi kontrol di lapangan agar persoalan masyarakat bisa segera diselesaikan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Sistem Desil Bansos Dievaluasi, Baktiono Usulkan Acuan UMK
Politisi Partai Gerindra Surabaya itu menilai temuan yang berulang kali ditemukan wali kota di lapangan menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengawasan pada tingkat pelaksana. Karena itu, ia mengingatkan seluruh perangkat birokrasi untuk tidak menunggu persoalan menjadi viral atau mendapat perhatian publik sebelum bertindak.
“Kalau persoalan yang sama terus ditemukan wali kota, tentu harus ada evaluasi terhadap sistem pengawasan di bawah. Jangan sampai semua persoalan akhirnya harus menunggu wali kota turun langsung karena birokrasi seharusnya bekerja sebagai sebuah sistem,” tegasnya.
Meski mendukung pengawasan langsung yang dilakukan wali kota, Cak Yebe mengingatkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan harus ditangani secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, temuan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar (pungli), perlu diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan oleh OPD terkait maupun Inspektorat.
Baca juga: Pemkot Surabaya Ingatkan RT/RW Soal Dana Swadaya Setelah Dugaan Pungli di Sememi
“Jika wali kota mendapatkan temuan yang tidak sesuai harapan, termasuk dugaan pungli oleh aparatur, sebaiknya tidak bereaksi berlebihan terhadap jajarannya. Wali kota bisa memerintahkan OPD terkait atau Inspektorat untuk menindaklanjuti dan memastikan persoalannya secara objektif,” katanya.
Selain itu, Cak Yebe juga menekankan pentingnya menjaga etika birokrasi dalam setiap proses penanganan aparatur yang diduga melakukan pelanggaran. Menurutnya, tindakan yang dilakukan di ruang publik perlu mempertimbangkan dampak psikologis terhadap aparatur maupun keluarganya, sekaligus menjaga kewibawaan institusi pemerintahan.
“Ketika temuan terjadi di muka publik dan di depan kamera, tetap harus memperhatikan etika birokrasi. Dampak psikologis terhadap keluarga ASN juga perlu dipertimbangkan, sekaligus menjaga marwah birokrasi yang dipimpin di depan publik,” pungkasnya.(rda)
Editor : rudi