SURABAYA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Surabaya Besok Sudah mulai digelar, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri, menyoroti sejumlah persoalan mulai dari kesiapan server pendaftaran, persyaratan domisili, hingga perlindungan bagi warga rentan dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini.
Cak Huri sapaan akrabnya Menyarankan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya harus benar-benar mematangkan kesiapan sistem server agar tidak terjadi gangguan saat proses pendaftaran berlangsung.
Baca juga: Dispendik Surabaya Terapkan SE KPK dalam SPMB 2026, Cegah Gratifikasi dan Pungli
Persoalan server down saat jam-jam sibuk kerap menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang khawatir gagal melakukan pendaftaran.
“Keluhan terkait pendaftaran domisili SPMB harus menjadi perhatian serius. Kekuatan server harus dimatangkan supaya akses masyarakat tidak terganggu saat proses pendaftaran berlangsung,”tuturnya pada Warta Artik.id Minggu (07/06).
Cak Huri juga menghimbau masyarakat agar segera melakukan pendaftaran dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Langkah itu dinilai penting untuk meminimalisir kendala teknis yang tidak diinginkan.
Ia menilai lonjakan akses pada waktu tertentu berpotensi membuat sistem mengalami gangguan sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bukti pendaftaran.
“Jangan menunggu di jam-jam tertentu karena dikhawatirkan server mengalami down. Kalau sampai gagal mengakses dan tidak memiliki bukti pendaftaran, tentu akan merugikan masyarakat sendiri,” katanya.
Selain persoalan teknis, Cak Huri beberkan syarat surat keterangan domisili dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia mengingatkan syarat domisili harus benar-benar dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Surat keterangan domisili untuk persyaratan SPMB tahun ini harus menunjukkan yang bersangkutan sudah tinggal minimal satu tahun di wilayah tersebut,” jelasnya.
Politisi Muda PPP Surabaya itu juga mengajak masyarakat agar memahami bahwa tidak semua siswa dapat tertampung di sekolah negeri. Karena itu, ia meminta warga mempertimbangkan pilihan sekolah swasta sejak awal pendaftaran, termasuk melalui jalur afirmasi.
Baca juga: Bangun Kepercayaan Publik Lewat Respons Cepat, Ini Pesan Anas Karno untuk Aparatur
banyak sekolah swasta di Surabaya juga memiliki kualitas dan reputasi baik sehingga tetap menjadi alternatif pendidikan yang layak bagi masyarakat.
“Kalau masuk lewat afirmasi harus dipersiapkan sejak awal. Banyak sekolah swasta favorit di Surabaya yang kualitasnya juga sangat baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agus Mashuri menegaskan pemerintah Kota Surabaya harus hadir memberikan intervensi kepada masyarakat dari kelompok rentan, khususnya warga desil 1 hingga 5 penerima program bantuan seperti PRAMIS dan Gamis.
Ia berharap kelompok masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk kesempatan masuk sekolah negeri.
“Pemerintah harus memastikan warga desil 1 sampai 5 tetap mendapatkan intervensi agar bisa mengakses sekolah negeri, terutama bagi masyarakat rentan,” tegasnya.
Baca juga: HJKS ke-733 Jadi Ajang Refleksi, Cak Yebe Minta Pelayanan Publik Dibenahi
Selain itu, Agus Mashuri ,meminta adanya pengkajian ulang terkait batas usia tujuh tahun dalam aturan SPMB yang selama ini dinilai sering menimbulkan kekecewaan bagi wali murid.
"Aturan usia pendaftaran perlu dievaluasi agar tidak memicu persoalan baru di tengah masyarakat,"pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa surat keterangan domisili pada SPMB tahun ini hanya berlaku bagi siswa mutasi.
Namun, syarat tersebut harus dilengkapi dengan surat tugas perpindahan kerja dari perusahaan orang tua siswa.
“Surat keterangan domisili hanya berlaku untuk siswa mutasi dan harus disertai surat tugas dari perusahaan orang tua,” jelasnya. (rda)
Editor : rudi