SURABAYA – Persoalan akurasi pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga kepada Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, saat menggelar reses di sejumlah titik Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Surabaya.
Warga menilai pendataan desil dalam DTSEN masih amburadul dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial justru kesulitan mengakses berbagai program pemerintah.
Baca juga: Wakil Rakyat Tanpa Sekat, Agus Mashuri Siap Kawal Aspirasi Warga Pakal
Selain persoalan DTSEN, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan lain, mulai dari sengketa pertanahan, kesejahteraan guru TPQ, pengelolaan sampah, banjir, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
“Banyak warga mengeluhkan akurasi pengelompokan desil dalam DTSEN. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terkendala,” tutur Aning pada Warta Artik.id Jumat (29/5).
Persoalan data desil yang tidak tepat telah menimbulkan dampak luas di lapangan. Sejumlah warga mengaku terhambat mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kawasan Bulak.
Di wilayah Keputih, terdapat warga dengan BPJS Kesehatan nonaktif yang sempat mengalami kendala pelayanan kesehatan karena kurangnya edukasi terkait perubahan data.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan ketepatan sasaran penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dinilai masih menyisakan persoalan validitas data penerima manfaat.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Aning, kekeliruan pengelompokan desil DTSEN berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap program pendidikan. Warga khawatir anak-anak mereka kesulitan memperoleh beasiswa maupun jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) karena status desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
“Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya hanya karena kesalahan data. Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Srikandi Politisi PKS Surabaya itu, memastikan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut agar warga yang berhak menerima bantuan tidak dirugikan akibat ketidakakuratan data DTSEN.
Selain masalah DTSEN, persoalan sengketa lahan juga menjadi perhatian serius warga. Konflik pertanahan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kelurahan Bulak dan Siwalankerto, disebut menghambat pelaksanaan pembangunan pemerintah.
Status lahan yang belum tuntas membuat sejumlah RT dan RW tidak dapat mengakses program pembangunan yang bersumber dari APBD, sehingga perkembangan wilayah menjadi tertinggal dibanding kawasan lain.
“Kelurahan dan kecamatan harus aktif menjadi mediator bersama stakeholder terkait agar persoalan pertanahan bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.
Baca juga: DKPP Surabaya Pastikan Tidak Ada Panic Buying Selama Libur Iduladha dan Waisak
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Sejumlah guru TPQ di wilayah Keputih dilaporkan belum menerima honor jasa pelayanan (jaspel) dari Pemerintah Kota Surabaya.
Aning menilai kesejahteraan guru TPQ masih perlu mendapat perhatian lebih karena honor yang diterima saat ini dinilai belum sebanding dengan pengabdian mereka dalam pendidikan keagamaan.
Keluhan lain yang mengemuka adalah persoalan pengelolaan sampah. Warga menyoroti kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengharuskan TPS bersih dari gerobak sampah, sementara kapasitas armada pengangkutan belum mampu mengimbangi volume sampah di lapangan.
Akibatnya, terjadi penumpukan sampah dan gerobak di sejumlah titik karena keterlambatan pengangkutan. Kondisi tersebut diperparah dengan masih minimnya sarana dan prasarana persampahan seperti tong bin maupun bak sampah di lingkungan permukiman.
Selain itu, warga juga mengeluhkan persoalan banjir, keterbatasan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur, hingga penerapan program swakelola melalui kelompok masyarakat (pokmas) yang dinilai belum siap dijalankan di beberapa wilayah.
Aspirasi mengenai penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga hampir selalu muncul di setiap lokasi reses. Menurut Aning, kebutuhan PJU menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi pemerintah kota.
Baca juga: DLH Surabaya Sita KTP Pelaku Pembuangan Darah Kurban ke Kali Surabaya
“Pemkot harus memaksimalkan pengadaan PJU sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan yang nilainya mencapai hampir Rp700 miliar,” tegasnya.
Warga Keputih dan Rungkut juga menagih realisasi pemekaran RT/RW yang sebelumnya sempat dijanjikan pasca-Pilkada. Hingga kini, rencana tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Di sektor ekonomi, pelaku UMKM di Siwalankerto mengusulkan bantuan gerobak atau rombong usaha untuk mendukung aktivitas perdagangan mereka.
Sementara itu, persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Sejumlah warga mengeluhkan akta kelahiran anak yang belum dapat diterbitkan karena terkendala aturan administrasi, sehingga berdampak pada akses pendidikan anak yang bersangkutan.
Aning menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan dikawal dan menjadi bahan evaluasi DPRD Surabaya dalam pembahasan program pembangunan daerah.
“Semua masukan warga ini akan menjadi bahan pembahasan Fraksi PKS DPRD Surabaya, sekaligus evaluasi dalam perencanaan pembangunan serta penyusunan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027,” pungkasnya.(rda)
Editor : rudi