SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan siber sebagai bagian penting dari transformasi digital layanan publik. Upaya ini dilakukan guna memastikan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan aman, andal, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan di bidang keamanan informasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, mengikuti program pendalaman keamanan siber di Seoul, Korea Selatan.
Program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada tiga Sekda terbaik peraih ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025. Selain Fenny Apridawati, penghargaan ini juga diraih Sri Wahyuni (Sekda Provinsi Kalimantan Timur) dan Arry Yuswadi (Sekda Provinsi Sumatera Barat).
Ketua Asosiasi Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran teori, tetapi juga observasi langsung ke Korea Internet and Security Agency (KISA), lembaga otoritatif keamanan siber di Korea Selatan.
“Para Sekda mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami tata kelola keamanan siber dari salah satu negara dengan kemajuan teknologi terdepan,” ujar Faisal.
Program hasil kolaborasi ASKOMPSI dengan perusahaan keamanan siber global LSWare ini turut menghadirkan sejumlah pakar internasional, di antaranya Kim Hyun Soo (LSWare), Hwang Jin Soon (Axgate), dan Jae Ho Jeong (Everyzone).
Faisal menegaskan, peran Sekda sangat strategis sebagai motor penggerak transformasi digital di daerah. Pemahaman yang kuat terhadap keamanan informasi dinilai menjadi kunci dalam memastikan implementasi teknologi berjalan optimal dan aman.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menekankan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
“Keamanan siber menjadi elemen krusial untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemerintah. Dengan penguatan ini, layanan digital di Sidoarjo diharapkan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko siber,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo. Ia menyebut keamanan siber kini telah menjadi bagian strategis dalam tata kelola pemerintahan modern, bukan sekadar aspek teknis.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menuntut perlindungan data secara menyeluruh.
“Diskominfo akan terus mendorong literasi keamanan informasi serta memperkuat infrastruktur digital di seluruh perangkat daerah,” kata Eri.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan publik digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan aman.
Editor : Mohammad