PRIGEN - Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Hutan (Gema Duta) memadati kawasan wisata Tretes, Kecamatan Prigen, Minggu (29/3/2026) pagi. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana alih fungsi hutan menjadi kawasan komersial.
Aksi diawali dengan long march dari Simpang Dung Biru menuju kawasan Taman Wisata. Massa membawa berbagai spanduk berisi tuntutan penolakan pembangunan.
Baca Juga: Panen Tak Pernah Berhenti, Kecamatan Tutur Pasuruan Jadi Sentra Bunga Krisan
Demonstrasi ini merupakan bentuk respons kolektif masyarakat atas rencana pembangunan real estate di lereng Gunung Arjuno–Welirang. Warga menilai proyek tersebut berpotensi merusak ekosistem dan mengancam sumber mata air.
Ketua Aliansi Gema Duta, Priya Kusuma, menegaskan alih fungsi lahan hutan seluas 22,5 hektare menjadi permukiman merupakan ancaman serius bagi lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut bisa memperparah kerusakan ekologis di wilayah tersebut.
Ia juga menyoroti meningkatnya kejadian banjir bandang dan genangan air di wilayah hilir seperti Beji. Padahal, intensitas hujan di kawasan hulu tidak selalu ekstrem.
Warga menilai kerusakan hutan lindung yang kini berubah menjadi zona kuning dalam peta tata ruang menjadi penyebab utama berkurangnya daya serap air. Dampaknya, kerugian material terus dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam mimbar bebas di Jalan Letkol Telwe Limas, massa kembali menegaskan penolakan terhadap rencana pembangunan di kawasan Hutan Produksi Perhutani Petak 50 Prigen. Mereka juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin yang diberikan kepada PT Stasionkota Sarana Permai (SSP).
Masyarakat mempertanyakan perubahan status lahan yang sebelumnya dikenal sebagai hutan lindung, namun kini diklaim sebagai kawasan permukiman. Mereka menilai proses tersebut tidak transparan.
Gema Duta menuntut keterbukaan informasi terkait alih fungsi lahan. Selain itu, mereka meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Aspirasi tersebut kini diarahkan kepada DPRD Kabupaten Pasuruan, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang membahas tata ruang. Warga mendesak agar para wakil rakyat tetap konsisten dan tidak tunduk pada kepentingan korporasi.
Masyarakat berharap Pansus dapat bekerja secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan aspirasi warga. Mereka ingin kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada pelestarian hutan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana jangka panjang. (red)
Editor : Fudai