SURABAYA – Kekhawatiran mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh terkait keterlambatan pembayaran UKT akhirnya terjawab. DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota memastikan tidak ada mahasiswa yang gagal registrasi maupun terancam putus kuliah akibat persoalan administrasi beasiswa.
Baca juga: Pemkot Surabaya Perluas Akses Beasiswa Pemuda Tangguh Untuk Warga Miskin-Pramiskin
Hal tersebut disampaikan Agus Mashuri, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya selaku pengelola program beasiswa di Ruang Komisi D DPRD Surabaya.
“Banyak laporan dari masyarakat, khususnya mahasiswa yang khawatir karena Januari–Februari ini masa herregistrasi. Kami pastikan, mereka tidak perlu cemas. Registrasi tetap berjalan, meski pembayaran UKT ditunda,” tutur Agus pada Warta Artik.id Rabu (15/01/26).
Ia menjelaskan, dari 15 perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah bekerja sama, Pemkot Surabaya telah mengirimkan surat resmi agar kampus menunda pembayaran, namun tidak menunda proses herregistrasi mahasiswa penerima beasiswa.
Agus menegaskan, kebijakan ini diambil untuk mencegah mahasiswa terbebani biaya talangan, apalagi sampai terjerumus ke pinjaman online.
“Jangan sampai karena urusan UKT, mahasiswa harus nombok, apalagi sampai pinjol. Itu berbahaya dan bisa mengganggu proses belajar, bahkan memicu putus kuliah,” tegasnya.
Legislator Muda PPP Surabaya itu menyoroti, Khusus bagi mahasiswa dengan UKT di atas Rp2,5 juta, DPRD meminta Pemkot Surabaya memastikan solusi konkret. Dari total 2.437 mahasiswa lama, sebanyak 1.775 mahasiswa tercatat memiliki UKT di atas batas tersebut.
“Solusinya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Mahasiswa tidak boleh dibebani selisih UKT. Semua sudah kami sepakati,” tambahnya.
Baca juga: Surabaya Jadi Pilot Project Nasional, DPRD Desak Penuntasan 239 Ribu KK DTSEN Tak Ditemukan
DPRD juga mendorong adanya fleksibilitas Perwali, terutama untuk mahasiswa lama. Agus menyebut, pada 2026 Pemkot Surabaya menargetkan 23.820 penerima beasiswa, sementara hingga kini baru sekitar 14 ribu pendaftar. Sisa kuota dan anggaran tersebut mungkin dapat dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan mahasiswa lama.
“Kalau kuota penuh dan masih ada kendala, Komisi D DPRD siap membantu melalui PAK. Prinsipnya jelas, jangan ada mahasiswa yang putus kuliah,” tandasnya.
Sementara itu, Erringgo Perkasa, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya, menjelaskan bahwa Beasiswa Pemuda Tangguh kini menggunakan regulasi baru. Jika sebelumnya difokuskan pada prestasi, kini beasiswa diarahkan untuk warga Surabaya kategori miskin dan pramiskin.
“Sekarang sasarannya lebih luas dan tepat sasaran. Kuliah di PTN kami bantu, di PTS kami bantu, bahkan yang ikut lembaga kursus dan minat bakat juga kami biayai,” jelas Erringgo.
Baca juga: Sudah Lunas, Hak Dasar Dicabut, DPRD Surabaya Desak Pemkot Tindak Tegas Pengelola Bale Hinggil
Hingga saat ini, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan 15 PTN dan 29 perguruan tinggi swasta (PTS). Untuk mahasiswa miskin-pramiskin di PTS, Pemkot meminta kampus menggratiskan uang gedung, sementara Pemkot menanggung biaya hingga Rp2,5 juta per semester serta uang saku Rp300 ribu.
“Kampus swasta menyambut baik. Ini bentuk keadilan agar akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kampus negeri,” ujarnya.
Terkait mahasiswa lama dengan UKT di atas Rp2,5 juta, Erringgo menyebut Pemkot telah berkoordinasi dengan sejumlah kampus seperti UTM dan ITS. Skema banding dan penyesuaian UKT disiapkan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya menurun.
"Dengan skema tersebut, DPRD dan Pemkot Surabaya sepakat memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal, terbebani, apalagi putus kuliah akibat persoalan biaya pendidikan,"pungkas Agus Mashuri.(Rda)
Editor : rudi