SURABAYA – Kota Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai barometer kebijakan nasional. Kali ini, Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun di balik capaian tersebut, DPRD Surabaya menyoroti masih adanya 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori tidak ditemukan dalam pendataan tahap akhir.
Baca juga: Sudah Lunas, Hak Dasar Dicabut, DPRD Surabaya Desak Pemkot Tindak Tegas Pengelola Bale Hinggil
Isu ini mengemuka dalam rapat kerja DPRD Kota Surabaya yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (14/01/26). Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak Yebe, menyampaikan penghargaan atas kerja keras aparatur sipil negara (ASN) yang terjun langsung sebagai surveyor DTSEN.
Menurutnya, proses pendataan sosial ekonomi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan ketelitian, stamina, dan kesabaran tinggi untuk menjangkau warga di tengah dinamika kehidupan kota besar.
“Kerja lapangan ini melelahkan dan penuh tantangan. Apa yang sudah dilakukan para ASN sebagai surveyor patut diapresiasi,” tutur Cak YeBe pada Warta Artik.id.
Meski demikian, ia menilai angka ratusan ribu KK yang belum terverifikasi tidak bisa dianggap sepele. kategori tidak ditemukan bukan semata akibat kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi mobilitas warga perkotaan yang sangat tinggi.
“Warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali, namun tidak berada di alamat sesuai data. Ada yang pindah kecamatan, bahkan keluar Surabaya. Ini realitas sosial masyarakat kota besar,” jelasnya.
Cak Yebe menambahkan, DTSEN Surabaya memiliki bobot strategis karena menjadi rujukan nasional. Pemerintah Kota Surabaya bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, serta mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur.
Baca juga: Ratusan Warga Bale Hinggil “Disandera” Tanpa Listrik dan Air
“Gubernur Jawa Timur meminta agar DTSEN dilakukan serentak di 37 kabupaten/kota dengan Surabaya sebagai daerah percontohan. Artinya, Surabaya harus menjadi yang terdepan, bukan tertinggal,” tegasnya.
Dengan posisi strategis tersebut, DPRD Surabaya mendesak agar persoalan 239.277 KK yang belum terdata tidak berlarut-larut. diperlukan intervensi lintas sektor agar pendataan bisa segera dituntaskan secara akurat.
“Jangan sampai daerah lain justru lebih cepat menyelesaikan pendataannya dibanding Surabaya yang menjadi pilot project,” bebernya.
Dalam evaluasi internal, Komisi A juga menyoroti metode pendataan yang masih bertumpu penuh pada ASN. perlu ada fleksibilitas pendekatan, khususnya untuk kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen.
Baca juga: Pembatasan Gawai di Sekolah Dinilai Tepat, DPRD Surabaya Tekankan Peran Orang Tua
“Karakter wilayah premium berbeda. Aksesnya terbatas, sistem keamanannya ketat. Tidak bisa disamakan dengan pemukiman padat,” katanya.
Untuk itu, Legislator partai Gerindra Surabaya itu meminta DPRKPP melibatkan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI Surabaya, agar pengelola perumahan dan apartemen dapat memfasilitasi tim surveyor dalam menjangkau warganya.
Sebagai langkah konkret, Cak YeBe juga mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan jemput bola dengan melibatkan perangkat kewilayahan hingga tingkat paling bawah.
“RT dan RW adalah ujung tombak. Mereka paling tahu kondisi warganya. Jika dilibatkan secara aktif, saya yakin data DTSEN akan lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi