SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Surabaya dr. Akmarawita Kadir menegaskan perlunya “mengencangkan simpul koordinasi” antar-dinas untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba di Kota Pahlawan. Hal ini menyusul ditemukannya sejumlah siswa SMP di wilayah utara yang terindikasi terpapar perilaku berisiko.
“Kalau screening dilakukan merata di SD dan SMP seluruh Surabaya, angkanya mungkin jauh lebih besar. Ini sudah waktunya kita memperkuat koordinasi, bukan bekerja sendiri-sendiri,” tuturnya pada Warta Artik.id Selasa (25/11).
Baca juga: Rumah Aspirasi Golkar Surabaya Diresmikan: Wadah Baru untuk Suara dan Harapan Rakyat
Ia juga menyoroti, anggaran pencegahan sebenarnya melimpah namun terpecah di berbagai instansi. Ia menyebut anggaran Karang Taruna mencapai Rp47 miliar, dan dinas lain seperti DP3A-P2KB, Dinas Sosial, hingga Dinas Pendidikan juga memiliki program yang dapat dipadukan menjadi langkah pencegahan narkoba, meski tidak secara spesifik ditujukan untuk itu.
“Yang kurang bukan anggarannya, tapi kreativitas dan sinerginya. Koordinasi antar-dinas masih jauh dari maksimal,” tegasnya.
Disisi Lain, Kepala BNN Surabaya Kombes Pol Heru Prasetyo menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam menekan penyalahgunaan narkotika. Ia mengingatkan bahwa BNN memiliki program ANANDA (Aksi Nasional Dimulai dari Anak) sebagai wujud keseriusan menjaga generasi muda.
“Keluarga adalah fondasi utama. Itulah sebabnya program ANANDA kami fokuskan pada anak dan keluarga sebagai basis pencegahan,” jelas Heru.
Baca juga: Tingkatkan Respon Darurat, Komisi D Minta Integrasi Layanan Kesehatan
Terkait temuan 15 siswa SMP yang beredar luas dalam pemberitaan, Heru meluruskan bahwa kegiatan pada 7 November bukan tes urin yang menghasilkan kategori positif atau negatif, melainkan screening perilaku adiktif.
“Yang disaring bukan hanya narkotika, tetapi juga perilaku merokok, konsumsi alkohol, penggunaan lem, dan zat adiktif lain. Jadi jangan disalahartikan sebagai tes urin narkoba,” tegasnya.
Heru memastikan akan turun langsung ke sekolah untuk meninjau dan mengonfirmasi data yang beredar.
“Besok pagi saya datang ke SMP 44. Kami ingin memastikan informasi yang benar-benar valid,” tandasnya.
Baca juga: Rapat Evaluasi Triwulan I, 2025, Komisi D DPRD Surabaya Soroti Bansos dan Program Sekolah Rakyat
Untuk itu, Legislator Partai Golkar Surabaya itu meminta Bakesbangpol sebagai ketua harian P4GN bersama BNN Surabaya merumuskan SOP pencegahan terpadu yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama anak dan keluarga.
Menurutnya, sosialisasi yang masif belum cukup tanpa dukungan program nyata yang lebih menyentuh perilaku generasi muda.
“Pencegahan tidak cukup dengan ceramah. Harus ada kreativitas—kegiatan seni, budaya, dan screening rutin secara acak di zona merah, kuning, maupun hijau,” tutupnya. (Rda)
Editor : rudi