SURABAYA - Peluncuran Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (Sitalas) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.
Ia menilai, Sitalas merupakan langkah penting untuk mendekatkan pemerintah kepada anak-anak muda sekaligus memperkuat komitmen Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Program tersebut juga menjadi bentuk nyata dari Child Friendly City Initiative (CFCI) agar aspirasi dan kebutuhan anak-anak di Surabaya dapat terhimpun secara lebih terarah.
Baca juga: Pejabat Publik Tersulut Kritik, AMI Ingatkan Armuji Etika Demokrasi
Ajeng menjelaskan, Sitalas adalah sistem informasi berbasis website yang memungkinkan anak-anak menyampaikan ide dan pendapat mereka terkait berbagai fasilitas di kota Surabaya, mulai dari sarana bermain, olahraga, tempat belajar, hingga lingkungan sekitar baik di sekolah maupun ruang publik.
Menurutnya, keberadaan Sitalas diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan gagasan-gagasan yang positif.
“Anak-anak berada pada fase emas yang perlu mendapatkan stimulus sebanyak mungkin agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif media sosial,” ujar Ajeng.
Meski mengapresiasi program tersebut, Ajeng mengingatkan agar Pemkot belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia menilai beberapa program berbasis teknologi informasi yang pernah diluncurkan pemerintah seringkali berhenti di tengah jalan.
Salah satu penyebabnya, menurut Ajeng, adalah sistem yang tidak ramah pengguna.
“Website yang diperuntukkan bagi anak-anak harus benar-benar user friendly. Karena mereka pengguna awam, tampilannya harus mudah dioperasikan dan menarik. Saya yakin pemerintah sudah mengarah ke sana,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Ajeng menambahkan, Komisi D DPRD Surabaya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Sitalas, terutama terkait progres dan penggunaan anggaran agar program tersebut tidak sia-sia.
Baca juga: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan Desak DP3A Tetapkan Target Outcome Sesuai RPJMD
Ia menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan memastikan program ini berjalan efektif dan tidak berhenti di tengah jalan. Semua harus transparan dan bisa dievaluasi dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Ajeng berharap program Sitalas tidak hanya sebatas pengukuhan status “Kota Layak Anak”, tetapi juga diwujudkan melalui langkah konkret.
Pemkot, kata dia, harus memberikan ruang partisipasi nyata bagi anak-anak dalam pembangunan kota, baik melalui penyediaan sarana bermain, taman, jalan yang aman, maupun fasilitas pendidikan yang memadai.
“Kota layak anak bukan hanya soal aplikasi atau laporan-laporan digital, tetapi tentang bagaimana pemerintah benar-benar menghadirkan lingkungan yang ramah anak,” tuturnya.
Baca juga: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan Desak DP3A Tetapkan Target Outcome Sesuai RPJMD
Terkait isu kebocoran data anak melalui sistem digital, Ajeng mengakui bahwa pengaturan teknis Sitalas masih dalam tahap penyempurnaan. Namun ia menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan aspek keamanan dan privasi pengguna sejak awal.
“Program ini bagus, tapi pemerintah harus memikirkan keamanan data anak. Di negara maju, penggunaan media sosial oleh anak dibatasi dengan usia minimal. Di Indonesia, aturan seperti itu belum ada,” jelasnya.
Selain peran pemerintah, Ajeng juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak menggunakan internet. Menurutnya, banyak orang tua yang belum memahami cara membatasi akses digital anak-anaknya.
“Masalahnya, masih banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana mengontrol penggunaan internet anak. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai