SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus halal bihalal dari owner Maspion Group, Alim Markus, di kediamannya di Jemursari, Surabaya, Selasa malam (1/4), lalu.
Kedatangan Alim Markus, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, disambut hangat oleh Gubernur Khofifah. Ia menilai pertemuan ini sebagai simbol keharmonisan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pelaku industri.
Baca juga: Renovasi Bendungan Boreng Lumajang Senilai Rp13 Miliar, Hanya Mampu Airi 10% Sawah
Dalam pertemuan yang diwarnai diskusi ringan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan pesan penting kepada Bos Maspion Group untuk terus menjaga stabilitas iklim usaha, terutama dengan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja.
“Saya mengapresiasi silaturahmi dari Pak Alim Markus. Dalam kesempatan itu, saya menitipkan pesan khusus agar sebisa mungkin tidak ada PHK di perusahaan-perusahaan besar seperti Maspion. Jika ada penurunan produksi, saya berharap alternatif yang diambil adalah pengurangan jam atau hari kerja, bukan PHK,” tegas Khofifah.
PHK Meningkat, Jatim Tak Ingin Jadi Bagian Statistik
Khofifah menyoroti tren peningkatan angka PHK nasional. Berdasarkan data Apindo, sebanyak 40.000 pekerja terkena PHK hanya dalam periode Januari hingga Februari 2025. Sementara data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 2024 terdapat 77.965 kasus PHK, meningkat dari 64.855 pada 2023.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak pada 2024, yakni 17.085 pekerja, disusul Jawa Tengah (13.130) dan Banten (13.042). Khofifah berharap kondisi tersebut tidak terjadi di Jawa Timur.
“Setiap bertemu dengan pelaku usaha, apalagi yang padat karya, saya selalu menyampaikan agar jangan sampai ada PHK. Kami ingin memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama dunia usaha. Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menolak adanya PHK massal, termasuk di kalangan tenaga honorer.
Baca juga: Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Apa Potensi dan Tantangannya?
“Kami di Pemprov Jatim sangat peduli terhadap kesejahteraan pekerja. Industri adalah tulang punggung penciptaan lapangan kerja di provinsi ini,” tambahnya.
Alim Markus Pastikan Tak Ada PHK di Maspion
Menanggapi pesan Gubernur Khofifah, Alim Markus memastikan bahwa tidak akan ada PHK di lingkungan Maspion Group. Ia menyebut kondisi keuangan perusahaan tetap stabil berkat masuknya sejumlah investor baru.
“Saya pastikan tidak akan ada PHK. Kalau pun ada pengurangan tenaga kerja, akan kami salurkan ke perusahaan-perusahaan baru dalam grup Maspion. Investor baru terus berdatangan, jadi kami masih bisa menjaga stabilitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alim menyampaikan bahwa sejumlah investor dari Tiongkok berencana menanamkan modal di Jawa Timur, termasuk dalam sektor pertanian.
Baca juga: Jawa Timur Terdepan dalam Tata Kelola Pemerintahan Hngga Penurunan Kemiskinan
“Ada investor yang akan menanam padi dan tebu dengan bibit dari Tiongkok. Pada 8 April 2025 nanti, saya akan kembali ke Kantor Gubernur untuk membahas rencana investasi ini, termasuk perizinannya,” ungkap Alim Markus.
Fokus pada Ekonomi Berkeadilan
Menutup pernyataannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mencari solusi bersama dalam menjaga kelangsungan industri dan kesejahteraan pekerja. PHK harus menjadi pilihan terakhir. Jika produksi menurun, maka sebaiknya dikompensasi dengan pengurangan jam atau hari kerja, bukan mengorbankan nasib karyawan,” pungkasnya.
Editor : Fudai