JAKARTA | ARTIK.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan empat helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan udara ini juga bertujuan mendukung situasi kondusif di kawasan ibu kota negara yang baru.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla, dan Asap di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (2/8).
Suharyanto menjelaskan bahwa dua helikopter akan digunakan untuk pemantauan, sementara dua lainnya akan dimanfaatkan oleh Satuan Tugas Udara untuk pengeboman air atau water-bombing.
Pilihan Redaksi:
- Eri Cahyadi Disoal Wartawan Terkait PSN Usai Paripurna Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD Surabaya
- Penyelarasan PP Rokok dan Perda KTR, Bapemperda DPRD Kota Surabaya Siap Melarang Rokok Eceran
- Pro Kontra Pembangunan Kasino di Bali, Pengusaha Muda Bersikukuh, Kekhawatiran Budaya Terkikis
- Tanggapan Eri Cahyadi pada Paripurna DPRD Kota Surabaya, Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Kesehatan
- PDAM Surabaya Capai Deviden Rp.140,1 Miliar pada 2023, Melampaui Target Karena Kenaikan Tarif
- PPP Usung Eri Cahyadi dan Armuji, Buchori Imron Sebut Partai Pertama yang Memberi Rekom
"BNPB akan menambah armada helikopter jika terjadi peningkatan kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur," kata Suharyanto.
Kepala BNPB yang pernah bertugas selama 10 tahun di Kalimantan menambahkan bahwa helikopter patroli akan digunakan untuk pemantauan apabila terdapat api di permukaan tanah. Apabila ditemukan titik api, operasi water-bombing akan dikerahkan. Namun, Suharyanto merekomendasikan bahwa water-bombing dilakukan hanya jika api tidak dapat dipadamkan melalui operasi darat.
"Selain dukungan armada udara, BNPB juga memberikan stimulan bantuan untuk wilayah Kalimantan Timur berupa dana siap pakai, logistik, dan peralatan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menambahkan bahwa pihak Provinsi Kalimantan Timur meminta untuk dijadikan wilayah prioritas dalam penanganan karhutla, mengingat adanya kawasan khusus ibu kota Nusantara (IKN).
"Saat ini, BNPB mengidentifikasi enam provinsi prioritas karhutla, yaitu Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Merespons potensi bahaya karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya. Status tersebut berlaku hingga 30 November 2024.
Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas atau hotspot di Provinsi Kalimantan Timur pada periode Januari hingga Juli 2024 mencapai 9.148 titik. Daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Kepala BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan saat memasuki musim kemarau.
Kunjungan Kepala BNPB ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menegaskan dukungannya terhadap penanggulangan bencana di kawasan IKN dan sekitarnya. BNPB memenuhi permintaan dukungan logistik dan peralatan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Bantuan tersebut difungsikan untuk penanganan banjir di wilayah penyangga, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Kepala daerah di dua wilayah itu telah menetapkan status darurat dalam penanganan banjir.
Selain dukungan logistik dan peralatan, BNPB juga mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan banjir. Berpusat di Bandar Udara APT Pranoto, Kota Samarinda, operasi TMC dilakukan sepanjang 15 hingga 31 Juli 2024. Sebanyak 96.000 kg NaCl digunakan sebagai bahan semai selama operasi udara tersebut.
Di akhir rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto menyerahkan secara simbolis bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana kepada Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri.
Hadir pada rapat koordinasi tersebut perwakilan Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran pejabat tinggi madya di lingkungan BNPB.
Editor : Fudai