SURABAYA | ARTIK.ID - Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, dr. Zurotul Mar'ah, memberikan tanggapan terkait laporan Direktur Utama Perusahaan Daerah RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnuroho, mengenai pencapaian dividen untuk tahun 2023 yang akan dibayarkan pada tahun 2024. Tanggapan tersebut disampaikan setelah rapat yang digelar pada Senin (29/7).
Legislator dari Fraksi PAN, dr. Zurotul Mar'ah, pada Selasa (30/7) menyatakan apresiasinya terhadap kinerja RPH yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan dividen.
Baca juga: Fraksi partai Gerindra DPRD kota Surabaya :Dukung Ekonomi Kreatif tingkatkan daya saing masyarakat.
"Kami mengapresiasi pencapaian yang dilaporkan oleh Direktur Utama. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti biaya operasional yang meningkat, hasil yang dicapai sangat menggembirakan," kata dr. Zurotul.
Pilihan Redaksi:
- Mengalami Kenaikan Anggaran 600 Milyar, DLH Surabaya Fokus Perindah Kota dan SNI Taman
- Tanggapi Kericuhan Sidang di Komisi B DPRD Surabaya, PT SIER Jelaskan Alasan Ketidakhadiran
- Direktur PT Sier Tidak Hadir, Rapat Raperda APBD 2025 Komisi B DPRD Kota Surabaya Ditunda
- Soroti Reklamasi Pantai Kenjeran, Baktiono Sebut Ada Pulau Bawean yang Lebih Menjanjikan
- Kajian Reklamasi PSN Pantai Kenjeran Belum Matang, PII Jatim Menduga Itu Hanya Reng-rengan
Dirinya menilai pencapaian ini sebagai langkah awal yang baik untuk pemulihan RPH setelah beberapa tahun mengalami kesulitan finansial. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan perbaikan dalam manajemen dan efisiensi perusahaan.
"Kami berharap RPH terus memperbaiki sistem, manajemen, dan efisiensi biaya untuk memastikan keberlanjutan kinerja positif ini," ujar dr. Zurotul.
Terkait dividen untuk tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024, dr. Zurotul Mar'ah optimis bahwa langkah-langkah yang diambil oleh RPH, seperti penyesuaian tarif jasa dan upaya efisiensi, akan memberikan dampak jangka panjang yang positif.
"Kami percaya bahwa dengan adanya upaya perbaikan dan efisiensi yang dilakukan, RPH akan mampu menghadapi tantangan di tahun 2024 dan seterusnya," tutur dr. Zurotul.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnuroho, dalam laporannya mengungkapkan bahwa RPH berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 246 juta rupiah dari target 264 juta rupiah yang ditetapkan pemerintah kota. Dividen yang dibayarkan sebesar 564 juta rupiah, meski dengan skema angsuran, menjadi indikator positif dari perbaikan keuangan perusahaan.
"Dari target yang diberikan oleh Pemkot sebesar 264 juta, kami mampu mencapai 246 juta. Kami bisa menyetorkan 564 juta dengan skema angsuran mulai bulan Juli ini," kata Fajar, usai Rapat Pembahasan APBD Tahun 2025 di Komisi B DPRD kota Surabaya.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya Meminta Hasil Audit YKP
Fajar berharap, sejak Juli hingga akhir Desember, sesuai dengan kemampuan keuangan RPH, dividen sebesar 564 juta dapat diselesaikan.
"Tahap pertama sudah kita bayarkan, dan nanti pada Agustus kita akan bayar lagi," tambah Fajar.
Fajar Arifianto Isnuroho menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan pendapatan karena penyesuaian tarif jasa pemotongan dari 50 ribu menjadi 100 ribu, serta didorong oleh pemotongan yang stabil.
"Namun, pada tahun 2024 ini dinamika cukup tinggi karena operasional kita naik, ditambah dengan biaya listrik dari Serambi Ampel, serta adanya utang dan denda pajak yang harus kita bayarkan," ungkap Fajar.
Meski demikian, RPH Surabaya optimis setelah memasuki bulan Muharam, pendapatan akan kembali meningkat, meskipun sejak April-Mei terjadi penurunan jumlah pemotongan sapi karena pasokan sapi hidup yang menurun.
Baca juga: Pimpinan DPRD Kota Surabaya Resmi Mengambil Sumpah, Komisi akan Dibentuk Sesuai Kesepakatan
"Jumlah pemotongan menurun dari 5.000 per bulan menjadi sekitar 3.000 ekor per bulan untuk sapi," imbuh Fajar.
Fajar menegaskan bahwa pada tahun 2023 pendapatan RPH meningkat, bahkan melebihi target, dengan target dividen sebesar 246 juta, dan setelah dipotong pajak sebesar 55%, RPH masih mampu merealisasikan 546 juta.
"Sebelumnya, sejak 2021 kami tidak membayar dividen karena mengalami defisit dari tahun 2019 hingga 2022," imbuh Fajar.
Saat ini, progres perusahaan sudah membaik dan diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. RPH terus melakukan penataan dari sisi sistem, manajemen, keuangan, serta pemulihan SDM yang baik.
"Dividen yang dibayar juga menunjukkan progres signifikan setelah periode defisit yang panjang," tambah Fajar.
Editor : Fudai