SURABAYA | ARTIK.ID - Rumor bahwa Komisi A DPRD Kota Surabaya sedang melakukan pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk anggota DPRD yang terpilih, padahal masa jabatan para legislator yang ada saat ini belum habis, hal itu menuai respon dari Ketua Komisi A, Arif Fathoni.
Dirinya mengaku sempat terkejut dan langsung menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.
"Kami dari Partai Golkar sadar diri bahwa Partai Golkar berada pada urutan keempat, sehingga rumor Partai Golkar ingin membentuk AKD secara tidak proporsional itu tidak benar," ungkapnya di Jalan Yos Sudarso Surabaya, Jumat (19/4/2024).
Legislator yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembicaraan terkait AKD. Hal itu otomatis mematahkan rumor bahwa Partai Golkar Kota Surabaya berencana membentuk AKD secara tidak proporsional.
"Secara prosedur, proses pembentukan AKD masih harus menunggu pelantikan anggota DPRD. Selain itu, kewenangan membentuk AKD perlu melibatkan seluruh partai khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah kursi anggota legislatif terbanyak dalam Pileg 2024.
Arif Fathoni menyatakan bahwa Partai Golkar tidak pernah merancang AKD secara tidak proporsional.
Baca Juga: Abdul Malik Sebut Tiga Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah di Surabaya Perlu Penyelesaian Segera
"Kami taat dengan aturan yang berlaku, dan itu nanti melibatkan pimpinan partai untuk siapa saja yang akan menempati posisi AKD," terangnya.
Untuk diketahui, AKD di DPRD Kota Surabaya terdiri dari Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Pembentukan AKD juga nantinya akan disusun setelah anggota legislatif terpilih membuat tata tertib DPRD Kota Surabaya.
Pria yang akrab disapa Toni ini mengungkapkan bahwa dirinya sangat tahu diri dan tak ingin mendahului. Menurutnya, saat ini masih terlalu dini untuk menentukan posisi AKD di DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: Tunggakan 1,7 Triliun, Bapenda Surabaya Fokus Optimalisasi Penagihan Pajak dan Pendapatan Daerah
"Masih belum lah, kami di partai Golkar tidak melakukan manuver itu," pukasnya.
(mar)
Editor : Amar
