KPU Kena Hacker, Ditemukan Duplikasi dengan Jumlah yang Sama dengan Jumlah DPT KPU

JAKARTA | ARTIK ID - Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol hacker pada tanggal 27 November 2023. Akibatnya, sebanyak 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bocor ke publik.

Data DPT yang bocor meliputi NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan TPS.

Baca Juga: Pasangan Ganjar-Mahfud Dapat Nomor Urut 3, Megawati Sumringah

Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, seperti kampanye hitam, penipuan, atau bahkan sabotase pemilu.

KPU telah mengkonfirmasi terjadinya peretasan tersebut. KPU juga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

"KPU sedang melakukan upaya-upaya untuk menangani dan mengatasi permasalahan ini," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11)

Berdasarkan hasil verifikasi CISSReC, data DPT yang bocor tersebut merupakan data asli dari KPU.

Diduga data tersebut dicuri oleh hacker dengan menggunakan metode phishing, social engineering, atau malware.

Baca Juga: Tim Seleksi KPU Jatim Nyatakan 129 Calon Komisioner Lulus Seleksi Administrasi

Sebuah akun bernama Jimbo membagikan 500 data contoh dalam situs darkweb Breachforums.

Akun itu juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website Cek DPT Online milik KPU untuk memverifikasi data yang didapatkan.

Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Baca Juga: KPU Segera Umumkan Penetapan DCT, Caleg yang Masih Menjabat LPMK Diminta Cepat Mundur

Dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kab dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Hal itu dikemukakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha dalam keterangan resminya, dikutip dari CNBC Indonesia, pada tayangan Rabu (29/11/2023).

(ara)

Editor : Fudai