.jpg)
JAKARTA - Terkait Isu Jabatan presiden 3 priode, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai pengusungnya.
Amin menyatakan hal itu, saat sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, pada Minggu (5/8/2021).
Baca Juga: PKS Mulai Kendor, Salah Satu Politisinya di Solo Terang-terangan Puji Gibran
Menurutnya, isu tersebut memang sengaja dihembuskan untuk melihat reaksi publik.
"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water ," kata Amien.
"Reaksinya apa, kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen, supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu lima tahun lagi," jelasnya.
PDI-P Meradang Serang Balik Amin
Merespon itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menyebut Amien Rais merupakan provokasi sambil berhalusinasi juga menyesatkan nalar masyarakat. Wasekjend PDI-P menegaskan Amien kerap melontarkan pernyataan bersifat tuduhan berbasis halusinasi pribadinya sendiri
"Itu adalah pernyataan halusinasi yang bertujuan untuk memprovokasi dan menyesatkan nalar publik," kata Ahmad Basarah, Rabu (8/9/2021).
Baca Juga: Resuhuffle Kabinet Jokowi, Disinyalir Rabu Wage Tengah Pekan September
Dia juga menyayangkan pernyataan politik Amien sering tidak berbasis data valid dan objektif. Sehinnga tidak menunjukkan kelasnya sebagai seorang politisi dan akademisi.
"Amien Rais seyogianya memberi pernyataan yang membimbing nalar publik agar tercerahkan bukan menyesatkan," tegasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, menganggap Amien melantur dan berhalusinasi. Bahkan ia menantang Amin untuk berbicara terang-terangan.
Baca Juga: Mafia Tanah, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Angkat Bicara
Bagi dia, PDIP merasa taat konstitusi terkait jabatan presiden hanya dua periode. "Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur. Justru kita benar-benar harus taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua kali masa jabatan," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, kepada wartawan, Senin (6/9).
Politikus senior PDIP lainnya, Aria Bima, mengibaratkan Amien Rais kadal gurun alias kadrun yang berhalusinasi. Ia menegaskan, Jokowi sudah sangat jelas menolak wacana presiden tiga periode.
Baca Juga: Ketua DPD RI Dijamu Nasi Lakkai Oleh Bupati Lampung Barat
Lantas ia pun memberitahukan, bahwa publik saat ini dalam suasana kebatinan yang sangat kondusif dan fokus penanganan pandemi COVID-19. Sementa di mata publik Klaim nya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track. "Jika ada pihak yang mengangkat wacana tiga periode maka hal tersebut adalah hak yang bersangkutan, namun wacana tersebut bertentangan dengan prinsip politik presiden," ujar Bima kepada detikcom, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga: CISA, AHY Nangkring di Posisi Kedua, Prabowo Merosot
"Amien Rais ibarat kadal gurun yang lapar berhalusinasi sendiri tentang apa yang dianggapnya lawan politik dan sasarannya sudah pasti PDIP dan Presiden Jokowi yang menurut halusinasinya adalah penghalang bagi dirinya untuk tampil kembali berlaga merebut posisi RI-1. Amien Rais berhalu," tegasnya.
Wacana amandeme UUD 1945 Sejak 2009 - 2014.
Baca Juga: Rakercab PDI Perjuangan Gunung Sitoli Dorong Sowaa Maju di Pilkada 2024
Basarah menyatakan, wacana amendemen UUD 1945 sudah muncul sejak dikeluarkannya rekomendasi MPR masa bhakti 2009-2014 dan 2014-2019. Kemudian MPR menindaklanjutinya pada masa bhakti sekarang.
Baca Juga: Pilpres 2024, Qodari Khawatir, Disebut Ada Peristiwa Khusus
Lantas, ia menyarankan Amin melakukan riset apakah di dalam naskah amandemen tersebut terdapat usulan penambahan masa jabatan presiden.
"Pak Amien harusnya melakukan riset secara langsung apakah dalam dokumen usulan amendemen UUD tersebut ditemukan adanya naskah yang membahas, apalagi mengusulkan perubahan masa jabatan presiden," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Didesak Maju pada Ajang Kontestasi Pilpres 2024
Sinyal Petinggi MPR Searah, Perlu Pertimbangan untuk Amandemen.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyatakan menolak bila dilakukan amandemen UUD 1945. Ia menyatakan, perlu pertimbangan apabila dilakukan amandemen, pertimbangan lainnya ia menyebut hal ini merupakan arena politik.
Dengan begitu, dikhawatirkan bisa berubah terkait isi perubahannya. Sebaliknya ia menegaskan lebih baik memperkuat arah pembangunan yang sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM
"Saya menilai untuk menghadirkan PPHN cukup melalui UU atau cara maksimal dengan TAP MPR, sehingga tidak perlu dilakukan amendemen UUD NRI 1945," kata Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 September 2021.
"Tujuan kita bernegara hanya satu yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang menjadi parameternya, bukan dalam bentuk monumental," ujar Syarief Hasan.
Baca Juga: Pupuk Urea Langka, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso Angkat Bicara
Baca Juga: Demi Lindungi Warga, Puan Minta Tempat Wisata Terapkan Prokes Ketat
Wakil Ketua MPR lainnya, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB juga menolak amendemen UUD 1945. Sebab, bagi dia, melakukan pembahas rencana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak bijaksana. Kendati begitu, ia mengatakan PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 sebelum bicara masalah amendemen UU 1945.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pun, juga bersikap demikian. Ia menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.
"PKB menunggu perkembangan penanganan Covid, baru kalau mau bicara soal amendemen. Kalau covid belum selesai, menurut saya enggak bijaksana kalau kita bicara soal amandemen," kata Jazilul.
Istana Tegaskan Menolak
Penolakan masa penambahan presiden priode juga datanga dari istana. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim Presiden Jokowi sejauh ini tak berpikir untuk menambah masa jabatannya beberapa tahun lagi. Dikatakan politikus partai Golkar tersebut, Jokowi telah menegaskan hanya akan menjabat selama dua periode.
"Soal amandemen periodesasi presiden, beliau sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir diperlambat, tambah berapa tahun lagi, tidak ada pikiran Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi CNN Indonesia,, Kamis (2/9).
Ngabalin menyampaikan penolakan itu juga disampaikan saat bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Hal ini juga duperkuat oleh Ahmad Basarah, yang jug Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Jokowi ujar dia, sudah berkali-kali menyatakan sikap akan selalu taat konstitusi dan tidak ingin masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode.
"Bahkan Pak Jokowi mengatakan, orang yang mengusulkan wacana tersebut adalah orang yang ingin cari muka, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan saya," ujarnya. (Roy)
Editor : Fudai
