SURABAYA – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,408 triliun menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya, Faris Abidin, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghitung secara matang kemampuan keuangan daerah,agar pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada 2027-2030 tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai pembayaran pokok dan bunga pinjaman mengorbankan belanja wajib, program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Faris dalam rapat Paripurna DPRD Surabaya, Jumat (28/08).
Selain persoalan pembiayaan, PKS turut menyoroti sektor pendapatan daerah. Target PAD dalam Raperda Perubahan APBD 2026 mencapai Rp8,199 triliun, sedangkan hingga triwulan II 2026 baru terealisasi Rp3,687 triliun atau sekitar 44,97 persen.
Faris mendorong Pemkot mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat.
Kenaikan target retribusi daerah juga menjadi perhatian. Dari sebelumnya Rp525,24 miliar dalam APBD Murni 2026, target tersebut meningkat menjadi Rp538,61 miliar.
Faris meminta Pemkot menjelaskan apakah kenaikan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem parkir digital.
“Kalau digitalisasi parkir berjalan optimal, penerimaan retribusi masih bisa ditingkatkan,” katanya.
PKS juga mempertanyakan penurunan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Rp730,81 miliar menjadi Rp694,19 miliar. Padahal, jumlah kendaraan di Surabaya masih menunjukkan pertumbuhan.
Di sisi belanja, Fraksi PKS meminta Pemkot tetap memprioritaskan program yang menyentuh masyarakat kecil. Beberapa di antaranya Beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan pendidikan bagi pelajar SMA/SMK/MA, bantuan langsung tunai (BLT), serta program kepemudaan.
PKS turut mengapresiasi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai 52,74 persen. Namun, pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan banjir, persampahan, pemerataan infrastruktur dasar hingga transportasi publik.
Sebelumnya, Faris mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 7,28 persen pada triwulan I 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil. Jangan hanya menjadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya memperkuat pengelolaan fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja serta mencari alternatif pembiayaan lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan APBD tetap sehat, berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya.(rda)
Editor : rudi
