SURABAYA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penyesuaian terhadap program pelatihan militer dasar bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih setelah lima peserta meninggal dunia selama dua pekan pertama pelaksanaan pelatihan.
Sejumlah materi bercorak militer, termasuk latihan menembak, kini dihapus dan intensitas aktivitas fisik dikurangi menyusul hasil evaluasi pemerintah.
Kebijakan tersebut diumumkan setelah program pelatihan yang berlangsung selama 45 hari itu menuai sorotan publik.
Pelatihan diikuti hampir 35.000 peserta yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi desa dalam program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Juru bicara Kementerian Pertahanan, Rico Sirait, mengatakan perubahan dilakukan agar materi pelatihan lebih sesuai dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil.
"Materi teknis dan taktik militer telah dihapus, termasuk kegiatan menembak. Intensitas fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," kata Rico Sirait, Selasa (30/6/2026).
Menurut Rico, fokus pelatihan kini diarahkan pada penguatan karakter, disiplin, kepemimpinan, serta kemampuan membangun kemitraan yang dinilai lebih relevan dengan tugas para pengelola koperasi desa.
Program pelatihan tersebut dimulai pada 14 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Juli 2026 di sejumlah satuan pelatihan militer di berbagai daerah.
Seluruh peserta diwajibkan menyelesaikan pelatihan sebagai salah satu syarat sebelum resmi bertugas mengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa lima peserta meninggal dunia dalam kurun 17–26 Juni 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab kematian bervariasi, yakni henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, dan pneumonia.
Kemhan menegaskan seluruh peserta yang meninggal telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan dan dinyatakan memenuhi syarat medis.
Kementerian juga menyampaikan bahwa kurikulum pelatihan sebelumnya tidak dirancang dengan aktivitas fisik yang tergolong berat.
Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan menyusul munculnya perhatian publik terhadap aspek keselamatan peserta selama mengikuti program tersebut.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diluncurkan pada Juli tahun lalu.
Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, koperasi tersebut juga dirancang menjadi saluran distribusi berbagai kebutuhan pokok, termasuk gas LPG bersubsidi dan pupuk bersubsidi.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Dengan cakupan yang sangat luas, pemerintah menyiapkan puluhan ribu calon pengelola melalui pelatihan yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
Di tengah evaluasi yang dilakukan pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut.
Pada Minggu (28/6/2026), Komnas HAM meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan pelatihan militer dasar bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Permintaan tersebut disampaikan setelah munculnya laporan mengenai meninggalnya lima peserta selama mengikuti program pelatihan.
Hingga kini pemerintah memilih melakukan penyesuaian materi dibanding menghentikan keseluruhan program.
Pelatihan tetap berlangsung dengan kurikulum baru yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, serta pengembangan kapasitas manajerial peserta sebagai calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. (diy)
Editor : Fudai
