JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan program hilirisasi nasional, termasuk proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam yang telah selesai dibangun dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juli 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan evaluasi terhadap program hilirisasi menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tersebut. Menurutnya, sejumlah proyek strategis telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi program hilirisasi. Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” ujar Bahlil usai rapat.
Program hilirisasi terus menjadi fokus pemerintah sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri dan memperkuat daya saing industri nasional. Kehadiran ekosistem baterai kendaraan listrik dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik Indonesia.
Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun rantai pasok industri baterai secara terintegrasi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi komponen pendukung kendaraan listrik.
Selain membahas hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional yang saat ini dinilai dalam kondisi aman.
Bahlil menjelaskan bahwa cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” katanya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, terus memantau ketersediaan pasokan energi guna memastikan kebutuhan masyarakat dan industri dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas sistem kelistrikan nasional.
Bahlil mengungkapkan bahwa konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang telah mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton.
“Total konsumsi batu bara PLN setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
Menurut Bahlil, secara kontraktual pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi persoalan. Namun, PLN memerlukan batu bara dengan kualitas kalori tertentu untuk proses pencampuran atau blending dalam operasional pembangkit listrik.
Pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi sehingga tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.
Sebagai langkah pengawasan, pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
“Sudah kita pastikan bahwa tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan tugasnya. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa tim tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengadaan batu bara berjalan efektif dan persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait agar segera mengambil langkah-langkah terukur guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik, khususnya sektor energi dan kelistrikan.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” kata Bahlil.
Rapat di Istana Merdeka tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri nasional, memperkuat ketahanan energi, serta menjaga keandalan pasokan listrik.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik Indonesia secara berkelanjutan. (red)
Editor : fuday
