Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan usaha digital hingga UMKM dinilai penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, sensus tersebut menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh, termasuk pertumbuhan pesat sektor ekonomi digital.
Sri Wahyuni menilai pendataan yang melibatkan sekitar 51 ribu petugas di seluruh Jawa Timur itu bukan sekadar kegiatan statistik. Lebih dari itu, hasil sensus akan menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Sri Wahyuni, Selasa (16/6/2026).
Politisi asal Bojonegoro tersebut menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, transformasi teknologi telah melahirkan berbagai model usaha baru yang kini menjadi sumber penghasilan masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurutnya, pendataan hingga tingkat rumah tangga menjadi langkah penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi yang terjadi seiring berkembangnya digitalisasi.
Saat ini, kata Sri Wahyuni, banyak pelaku usaha yang tidak lagi bergantung pada toko fisik. Mereka menjalankan bisnis dari rumah, menjadi kreator konten, pekerja lepas, hingga mengembangkan usaha berbasis platform digital.
“Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi acuan dalam merancang berbagai program strategis daerah. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, hingga upaya pengentasan kemiskinan.
Karena itu, Sri Wahyuni mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi riil kepada petugas BPS yang melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Data yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah.
“Jangan ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah. Data yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk menentukan arah pembangunan Jawa Timur ke depan, termasuk memperkuat sektor ekonomi rakyat dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tegasnya.
Sri Wahyuni memastikan DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
“Semakin akurat datanya, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Sebelumnya, BPS Jawa Timur resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan sekitar 51 ribu petugas ke seluruh kabupaten dan kota. Selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, petugas akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan usaha berbasis digital yang terus tumbuh di berbagai daerah. (red)
Editor : fuday
