SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan inklusif. Untuk mencegah kecurangan dalam proses penerimaan siswa, pemerintah kota memperkuat integrasi data administrasi kependudukan (adminduk) dengan sistem pendaftaran sekolah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan calon peserta didik diterima sesuai domisili sebenarnya. Penguatan sistem ini juga menjadi upaya Pemkot Surabaya dalam menjaga pemerataan akses pendidikan sekaligus menutup celah manipulasi data kependudukan yang kerap terjadi saat penerimaan siswa baru.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan integrasi data adminduk dengan aplikasi Dinas Pendidikan (Dispendik) dan platform Cek In Warga menjadi instrumen utama pengawasan dalam SPMB 2026/2027.
Menurut Irvan, sistem tersebut mampu mendeteksi perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan hanya untuk kepentingan pendaftaran sekolah, tetapi tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal yang sebenarnya.
"Ini untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami tanggal cetak KK. Sebab, tanggal tersebut hanya menunjukkan waktu dokumen diproses atau dicetak oleh Dispendukcapil, bukan sebagai indikator lamanya seseorang tinggal di suatu alamat.
Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya, Febria Rachmanita, menjelaskan bahwa mekanisme SPMB 2026/2027 secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Perubahan utama hanya terdapat pada jalur prestasi akademik yang kini menggunakan kombinasi nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Pada jalur prestasi akademik, nilai rapor memiliki bobot 60 persen, sedangkan hasil TKA berbobot 40 persen.
"Tahun ini kami kombinasikan nilai rapor dan hasil TKA untuk jalur prestasi akademik," kata Febri.
Untuk jenjang SMP Negeri, kuota jalur prestasi ditetapkan sebesar 35 persen. Rinciannya terdiri atas 20 persen untuk prestasi akademik, 12 persen jalur perlombaan dan pertandingan, serta 3 persen bagi penghafal kitab suci.
Dispendik juga menerapkan sistem verifikasi lebih awal bagi peserta jalur perlombaan dan penghafal kitab suci. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak lolos verifikasi untuk tetap mengikuti seleksi melalui jalur prestasi akademik.
Dalam rangka memperluas akses pendidikan, Pemkot Surabaya mengoptimalkan jalur afirmasi dengan kuota 15 persen untuk SD Negeri dan 20 persen untuk SMP Negeri. Jalur ini terintegrasi dengan data masyarakat desil 1 hingga 5 milik Dinas Sosial, termasuk peserta didik dari kelompok inklusi dan penyandang disabilitas.
Adapun jalur domisili mendapat porsi terbesar dengan kuota 80 persen untuk SD dan 40 persen untuk SMP. Sistem seleksi menggunakan dua kategori ring, yakni Domisili 1 (D1) dan Domisili 2 (D2), yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan.
Kategori D1 diperuntukkan bagi calon siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah. Sedangkan D2 diperuntukkan bagi warga yang masih berada dalam wilayah kelurahan atau kecamatan yang sama, namun memiliki jarak rumah yang lebih jauh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, memastikan seluruh anak usia sekolah di Kota Pahlawan akan memperoleh akses pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurutnya, kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta telah disiapkan untuk menjamin daya tampung yang mencukupi bagi seluruh lulusan.
"Insyaallah berdasarkan kuota yang ada di Dinas Pendidikan, semua anak usia sekolah di Surabaya tidak ada yang tidak sekolah untuk tahun 2026," ujarnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh data Dispendik yang menunjukkan sekitar 41 ribu lulusan SD akan ditampung oleh lebih dari 42 ribu kursi yang tersedia di jenjang SMP.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB, Pemkot Surabaya telah membuka posko layanan di seluruh SD dan SMP Negeri sejak 20 Mei 2026. Posko tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, hingga bantuan teknis pendaftaran.
Masyarakat juga dapat meminta pendampingan terkait pengukuran jarak rumah ke sekolah yang menjadi salah satu komponen penting dalam jalur domisili.
"Kalau ada kesulitan silakan datang ke posko sekolah masing-masing, tidak perlu semuanya ke dinas," ujar Febri.
Selain itu, aplikasi SPMB 2026 telah disempurnakan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya guna meminimalkan potensi gangguan selama proses pendaftaran berlangsung.
Pelaksanaan SPMB 2026/2027 dilakukan secara bertahap antara jenjang SD dan SMP agar memberikan keleluasaan bagi orang tua dalam menentukan pilihan sekolah.
Tahapan SPMB SD Negeri diawali dengan uji coba sistem pada 22–28 Mei 2026, dilanjutkan jalur afirmasi dan mutasi pada 2–4 Juni, serta jalur domisili yang berlangsung bertahap hingga 19 Juni.
Sementara untuk SMP Negeri, validasi data afirmasi dan disabilitas berlangsung hingga 15 Juni. Uji coba pendaftaran dilakukan pada 22–28 Mei dan 15–20 Juni, dilanjutkan jalur afirmasi pada 22–24 Juni.
Jalur prestasi perlombaan dan penghafal kitab suci dibuka pada 27–29 Juni, sedangkan jalur prestasi akademik berlangsung pada 1–3 Juli. Adapun jalur domisili dijadwalkan pada 5–6 Juli 2026.
Informasi lengkap mengenai tahapan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui akun Instagram resmi Dispendik Surabaya maupun laman resmi SPMB Surabaya.
Di sisi lain, Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SPMB 2026/2027.
Meski sekolah swasta hanya membuka jalur afirmasi dan reguler tanpa jalur prestasi maupun zonasi, pihaknya tetap mendukung kebijakan yang mendorong siswa bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal agar biaya transportasi dapat ditekan dan akses pendidikan menjadi lebih efektif. (sam)
Editor : Fudai
