SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan penguatan konektivitas antar daerah menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi. Melalui kerja sama antarkabupaten dan kota, distribusi pangan diharapkan semakin kuat sehingga pasokan dan harga tetap terkendali di tengah ketidakpastian global.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
“Terima kasih bahwa peluncuran GPIPS ini bisa dilakukan di Jawa Timur. Jatim memiliki Etalase Pengendalian Inflasi baik di kabupaten maupun kota. Etalase ini menjadi bagian dari penguat kerja sama antar daerah untuk saling melakukan mitigasi pengendalian harga,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini terus memperkuat konektivitas distribusi pangan antardaerah guna memastikan pasokan bahan pokok tetap aman di seluruh wilayah.
Ia menilai komunikasi dan kolaborasi antar pasar di tingkat kabupaten maupun kota menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar kabupaten dan kota, bagaimana kerja sama antar daerah itu betul kita masih melakukan,” jelasnya.
Peluncuran GPIPS Wilayah Jawa 2026 mengusung tema “Sinergi Penguatan Produksi, Pascapanen, dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global.”
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pangan.
Pemilihan Gudang Perum Bulog Surabaya di Buduran, Sidoarjo, sebagai lokasi kegiatan dinilai menjadi simbol kuat bahwa Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi surplus pangan dan tetap berperan sebagai lumbung pangan nasional.
Dalam agenda tersebut, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan dan program kepada masyarakat serta lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem pangan nasional secara menyeluruh.
“Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengapresiasi konsistensi Jawa Timur dalam menjaga sektor pangan nasional.
Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang berhasil menjaga produksi pangan sekaligus stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global.
“Jawa Timur menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan konsisten sebagai lumbung pangan nasional. Keberhasilan menjaga produksi pangan, distribusi, hingga stabilitas harga menjadi contoh baik dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.
Bima meminta pemerintah daerah memperkuat penganggaran sektor pangan dan meningkatkan kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinkronisasi antara program nasional dengan kebutuhan daerah. Kami meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Melalui GPIPS Wilayah Jawa 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia berharap sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional semakin kuat.
Selain menjaga inflasi tetap terkendali, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan produksi, distribusi pangan yang lebih efisien, serta ketahanan pangan berkelanjutan di berbagai daerah. (red)
Editor : Fudai
