SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan pendataan tersebut berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh data ekonomi yang lebih akurat dan terkini sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda pendataan nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, termasuk sektor ekonomi digital.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi langkah BPS dalam melaksanakan sensus tersebut. Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan sangat penting untuk melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi BPS menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendapatkan data perekonomian yang lengkap, akurat, dan terpercaya,” kata Eri, Kamis (7/5/2026).
Ia berharap hasil sensus mampu memetakan berbagai potensi ekonomi sekaligus tantangan yang dihadapi Kota Surabaya. Karena itu, Eri mengajak masyarakat dan para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pendataan.
“Kami berharap sensus ini bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi Surabaya, baik potensi maupun tantangannya,” ujarnya.
Eri juga mengimbau warga agar memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran dalam penyampaian data sangat menentukan kualitas hasil pendataan.
“Saya mengajak seluruh warga dan pelaku usaha untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap,” katanya.
Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa pendataan meliputi berbagai aspek usaha. Mulai dari identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Meski begitu, Arrief memastikan seluruh data yang dihimpun dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data bersifat rahasia dan hanya ditampilkan dalam bentuk agregat. Jadi bukan untuk pajak, melainkan murni kebutuhan perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya menyiapkan sekitar 1.900 petugas lapangan hingga Agustus 2026. Pendataan menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha yang ada di Kota Surabaya.
Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan besar maupun UMKM, tetapi juga rumah tangga yang memiliki aktivitas usaha rumahan dan sektor ekonomi kreatif.
“Kami membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, karena tanpa keterlibatan pelaku usaha data tidak bisa diolah secara maksimal,” pungkas Arrief. (red)
Editor : Fudai
