SURABAYA - Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) turun ke jalan di berbagai titik di Surabaya.
Mereka memprotes persoalan distribusi serta akses terhadap BBM bersubsidi yang dinilai makin menyulitkan.
Aksi ini dipicu oleh banyaknya kasus pemblokiran barcode serta berkurangnya kuota BBM tanpa penjelasan yang jelas.
Koordinator I GSJT, Angga Firdiansyah, menyebut sistem barcode menjadi sumber utama persoalan.
Ia mengatakan, tidak sedikit sopir yang mendapati akun mereka tiba-tiba diblokir, meskipun sebelumnya sempat dibuka kembali oleh pihak terkait.
“Persoalannya ada di sistem parkot. Banyak rekan sopir yang akunnya diblokir. Saat aksi Desember lalu sempat difasilitasi untuk dibuka, tapi beberapa waktu kemudian kembali terblokir,” kata Angga, Rabu (29/4).
Di sisi lain, para sopir juga kerap mendapat stigma menyalahgunakan BBM subsidi. Bahkan, ada yang sempat diamankan karena membawa jeriken yang dicurigai untuk penimbunan, padahal digunakan sebagai cadangan operasional untuk perjalanan antarpulau.
Menurut Angga, sopir yang menempuh rute lintas pulau justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi di luar Pulau Jawa.
Mereka harus menghadapi antrean panjang, bahkan ada SPBU yang tidak melayani pengisian. Ironisnya, di sekitar lokasi justru marak penjualan BBM eceran dengan harga berkisar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per liter.
Ia juga menyoroti kejanggalan pada sistem kuota harian. Kuota yang semestinya mencapai 200 liter per hari, kata dia, sering tiba-tiba menyusut drastis saat hendak digunakan.
“Sering kali saat akan mengisi, sisa kuota hanya 50 liter, bahkan ada yang sudah habis. Padahal sebelumnya masih tersedia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Angga menduga adanya potensi penyalahgunaan data akun oleh pihak tertentu. Hal ini disebabkan banyak sopir tidak memegang langsung akses ke akun mereka, termasuk email dan kata sandi.
“Ada kasus kendaraan masih berada di Jawa Timur, tapi datanya tercatat melakukan pengisian di Jawa Barat bahkan hingga Sumatera. Ini jelas tidak wajar dan merugikan sopir,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, GSJT mendesak pemerintah bersama pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi.
Mereka juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan akun dan kuota agar tidak terus merugikan para pengemudi truk. (red)
Editor : Fudai
