SURABAYA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendapat dukungan dari DPRD. Namun, pelaksanaannya diingatkan agar tidak berjalan setengah hati dan sekadar menjadi rutinitas tanpa arah.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kebijakan tersebut positif selama selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang jelas serta terukur.
“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat. Tapi implementasinya harus benar-benar terarah dan terukur,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dari setiap perangkat daerah. Tanpa monitoring yang jelas, menurutnya, kebijakan ini berpotensi tidak efektif dan hanya menjadi formalitas belaka.
“WFH harus dibarengi sistem monitoring yang tepat di setiap dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih jauh, Cak Yebe mengingatkan,tujuan WFH tidak hanya sebatas efisiensi anggaran operasional. Kebijakan ini juga harus mampu memberi dampak nyata, terutama dalam penghematan energi.
“Targetnya harus konkret, misalnya mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan sekadar efisiensi di atas kertas,” jelasnya.
dirinya juga menyoroti wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN sebagai langkah pendukung. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi ganda: menghemat bahan bakar sekaligus mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.
“Penggunaan transportasi publik, meski hanya satu hari dalam seminggu, bisa jadi momentum meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum di Surabaya,” tuturnya.
Namun demikian, ia mengingatkan kualitas layanan transportasi publik harus menjadi perhatian utama. Aspek keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dinilai krusial agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
“Harus ada jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu, supaya ASN dan masyarakat yakin untuk beralih,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Cak Yebe menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dikorbankan dalam penerapan WFH. Ia meminta agar skema kerja tetap diatur secara matang agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pelayanan publik harus tetap jadi prioritas. Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(rda)
Editor : rudi
