SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai dinamika organisasi kemasyarakatan (ormas) di era reformasi harus dibaca dalam bingkai perubahan karakter kepemimpinan negara, dari pendekatan hard power menuju soft power yang mengedepankan dialog, pembinaan, dan kesadaran kolektif.
Menurut Mas Toni (sapaan akrabnya), pascareformasi 1998, kebebasan individu dan kebebasan berorganisasi menjadi salah satu cita-cita utama demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki rambu ideologis, yakni berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Negara kita berubah. Dari kepemimpinan yang keras menjadi pengelolaan negara yang lebih persuasif. Kebebasan berorganisasi itu sah, tapi asasnya tetap Pancasila,” tuturnya pada Warta Artik.id Senin (05/01/26).
Ia mengakui, menjamurnya ormas berbasis kesukuan merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Namun ia meyakini, pada dasarnya pembentukan ormas kesukuan bertujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas anggotanya.
Yang perlu diwaspadai,ketika ormas kesukuan berkembang menjadi sikap primordialisme sempit, yakni pengagungan berlebihan terhadap identitas suku yang berpotensi menggerus persatuan.
“Yang tidak boleh itu ketika ormas kesukuan berubah menjadi primordial. Mengagungkan suku secara berlebihan dan menutup diri dari kebersamaan,” tegasnya.
Mas Toni mengingatkan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebinekaan. Sejak masa pra-kemerdekaan, kota ini menjadi tempat bernaung bagi berbagai suku dan latar belakang yang datang dengan satu tujuan: memperbaiki nasib dan masa depan.
“Surabaya dibangun oleh orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Mereka datang karena ingin hidup lebih baik. Ini yang menjadikan Surabaya kuat dalam keberagaman,” tambahnya.
Karena itu, ia mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya agar lebih aktif melakukan pembinaan terhadap seluruh ormas, baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Pembinaan tersebut dinilai penting agar semangat gotong royong khas Surabaya tetap terjaga.
Bakesbangpol menjadi ruang temu yang berkualitas melalui pertemuan rutin antarormas untuk membahas berbagai persoalan kekinian.
“Saya yakin tidak ada organisasi yang didirikan untuk tujuan buruk. Semua lahir dari niat baik. Tugas pemerintah adalah merawat niat baik itu agar tidak menyimpang,” ujarnya.
Kedamaian dan ketertiban Kota Surabaya hanya bisa terjaga jika komunikasi antarormas dirajut secara berkelanjutan, sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
Legsilator dari Partai Golkar Surabaya itu, menyebut karakter masyarakat Surabaya yang selama ini dikenal guyub dan gotong royong. Ia mencontohkan solidaritas warga Surabaya saat membantu korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Rakyat Surabaya itu DNA-nya gotong royong. Ketika ada bencana, mereka urunan, dan yang terkumpul nilainya miliaran. Itu bukti karakter arek Surabaya,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan yang sempat muncul belakangan harus dijadikan alarm dan refleksi akhir tahun agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Selain pembinaan ormas, Arif Fathoni juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital.mendorong Bakesbangpol bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi.
“Di era kecerdasan buatan dan banjir informasi, akal sehat rakyat adalah benteng utama melawan hoaks,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan hadirnya “duta saring sebelum sharing” di tingkat kelurahan, yakni warga yang memiliki kesadaran literasi digital untuk membantu menjernihkan informasi sebelum disebarluaskan.
Terkait masih banyaknya ormas yang belum terdata secara resmi, Arif Fathoni menilai pendataan ulang perlu dilakukan dengan pendekatan jemput bola. perubahan peran negara menjadi soft power membuat pemerintah tidak lagi bersifat represif, namun tetap harus hadir secara aktif melalui pembinaan dan silaturahmi.
“Kalau jalinan komunikasi terbangun, maka ketika ada oknum yang meresahkan, organisasi itu sendiri yang akan memberi sanksi,” jelasnya.
Ia menutup dengan keyakinan,seluruh ormas di Surabaya, dari suku mana pun, pada dasarnya memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kondusivitas kota.
“Saya yakin tidak ada satu pun ormas yang menginginkan Surabaya tidak kondusif. Kota ini sejak lama dibangun di atas keberagaman,” pungkasnya.
Editor : rudi
