SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan tidak dibatalkan, melainkan ditunda sementara akibat adanya penyesuaian anggaran. Penundaan ini terjadi setelah dana transfer pusat ke Pemkot Surabaya dipotong sebesar Rp730 miliar.
Baca Juga: Kuota Beasiswa Diperluas,Nilai Bantuan Dipangkas, Imam Syafi'i Minta Pemkot Tak Lepas Tangan
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proyek pembangunan RS Surabaya Selatan sejatinya sudah dijadwalkan untuk dimulai tahun 2026. Namun, karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemkot harus menata ulang prioritas penggunaan anggaran.
“Sebenarnya pembangunan RS tersebut dijadwalkan tahun ini. Tapi dengan pemotongan TKD yang cukup besar, kami harus menyesuaikan dan menentukan prioritas mana yang lebih mendesak,” ujar Eri Cahyadi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati, menegaskan, proyek tersebut tidak akan dibatalkan, hanya mengalami penundaan pelaksanaan.
“Rencana pembangunan RS Surabaya Selatan memang ditunda, bukan tidak jadi dibangun. Ini murni karena adanya kebijakan pengurangan dana transfer daerah dari pusat,” tutur Ajeng,pada Warta Artik.id Kamis (23/10).
Menurut Ajeng, proyek RS Surabaya Selatan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Surabaya, terutama untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah selatan kota.
“Harapannya, meskipun ditunda, rencana pembangunan tetap dijalankan ke depan. Karena ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat Surabaya secara menyeluruh,” tambahnya.
Meski proyek RS Surabaya Selatan tertunda, Ajeng mengungkapkan, komitmen Pemkot dan DPRD terhadap sektor kesehatan tetap tinggi. Dalam pembahasan bersama Komisi D DPRD, pihaknya memastikan anggaran untuk fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai contoh, Ajeng menyebut beberapa program peningkatan layanan yang tetap berjalan tahun depan:
RSUD dr. Soewandhi akan mendapat pengembangan layanan yang terintegrasi dengan Kapas Krampung Plaza (KAZA), termasuk penataan fasilitas parkir dan akses layanan pasien.
Baca Juga: Kuota Beasiswa Diperluas,Nilai Bantuan Dipangkas, Imam Syafi'i Minta Pemkot Tak Lepas Tangan
RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di wilayah barat Surabaya diharapkan sudah bisa beroperasi penuh kembali pada tahun 2026 setelah dilakukan pembangunan tambahan fasilitas.
RSUD Eka Chandrarini (EC) juga akan mendapatkan peningkatan fasilitas dan penambahan alat medis untuk menunjang pelayanan pasien.
“Kami tetap memastikan tiga rumah sakit utama Soewandhi, BDH, dan Eka Chandrarini, bisa meng-cover kebutuhan masyarakat sambil menunggu RS Surabaya Selatan terealisasi,” terang Ajeng.
Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) di Surabaya tetap berjalan lancar. Program ini memastikan seluruh warga kota bisa menikmati akses layanan kesehatan, baik melalui BPJS, Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun program pemeriksaan gratis (Cek Kesehatan Gratis) di puskesmas.
Baca Juga: Jumat Berkah, Budi Leksono Bagikan 500 Paket Makanan di Sekitar Rs.Dr Soewandhi Surabaya
“Yang terpenting masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya, tidak ada yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Ajeng.
Lebih lanjut,Legislator DPRD Surabaya itu menyampaikan jika kondisi fiskal daerah kembali stabil, pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dimulai tahun 2027. Ia juga membuka kemungkinan proyek ini akan menggunakan skema kerja sama antara Pemkot Surabaya dan pihak swasta.
“Kalau kondisi keuangan memungkinkan, bisa saja tahun 2027 mulai dibangun. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan pola kerja sama dengan pihak swasta,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Ajeng menegaskan kembali bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.
“Pembangunan RS Surabaya Selatan hanya ditunda, bukan dibatalkan. Ini soal penyesuaian anggaran, bukan pembatalan rencana,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi
