JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengungkap alasan fraksi partainya kini mendukung revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perubahan aturan tersebut.
Puan menjelaskan bahwa sikap Megawati saat itu didasarkan pada keterbatasan informasi mengenai isi amandemen yang diusulkan. “Itu kan sebelum kita bahas bersama dan mengetahui hasilnya. Tadi dalam konferensi pers sudah disampaikan hasil dari Panja yang akan diputuskan. Silakan dilihat sendiri,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Puan Maharani Sebut Herindra akan Dilantik Prabowo Menjadi Kepala BIN yang Baru
Ia menambahkan bahwa revisi UU TNI mencakup tiga pasal yang telah dibahas secara mendalam dan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam revisi tersebut yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang dikhawatirkan.
“Tidak ada pelanggaran dalam revisi ini. Semua sudah dikaji agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa keterlibatan PDIP dalam panitia kerja (Panja) revisi UU TNI bertujuan untuk memastikan proses pembahasan berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari prinsip yang diyakini partai.
“Justru kehadiran PDIP dalam Panja adalah untuk meluruskan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan kami,” tambahnya.
Baca Juga: Kajian Reklamasi PSN Pantai Kenjeran Belum Matang, PII Jatim Menduga Itu Hanya Reng-rengan
Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Megawati sempat mempertanyakan alasan DPR mengusulkan revisi UU TNI dan Polri, mengingat telah ada Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2000 yang menegaskan pemisahan kedua institusi tersebut.
“Saya tidak setuju dengan RUU TNI-Polri itu. TAP MPR harus dijalankan, yakni pemisahan antara TNI dan Polri. Kenapa sekarang malah disetarakan? Saya tidak mengerti maksudnya,” kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Rabu (31/7/2025).
Ia mencontohkan bahwa jika penyetaraan terjadi, maka Polri juga akan memiliki pesawat sebagaimana TNI Angkatan Udara. Meski demikian, Megawati mengaku sempat mendapat informasi bahwa revisi ini lebih berfokus pada persoalan usia pensiun anggota.
Baca Juga: Hajatan Rakyat, Ribuan Pendukung Ganjar Mahfud Memadati GOR Sidoarjo
“Saya kalau berbicara mungkin terdengar cerewet, tapi semua ada dasarnya. Saya tidak asal bicara, apalagi soal hukum,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor : Fudai
