JAKARTA | ARTIK.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepenuhnya menyerahkan penentuan jatah menteri dalam kabinet pemerintahan baru kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).
Baca Juga: Ketua DPD RI Hadiri Pembukaan Muktamar VI PKB di Bali, Muhaimin Sebut Momen Spesial
"PKB secara moral akan mensupport dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ujar Cak Imin.
Ia menambahkan bahwa meskipun PKB mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, partainya tidak terlibat dalam pembahasan jatah menteri dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada presiden terpilih.
Wakil Ketua Umum PKB, M Hanif Dhakiri, juga menyampaikan bahwa PKB telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menyerahkan hak prerogatif penentuan nama menteri kepada Prabowo.
"Saat ini belum ada permintaan nama calon menteri dari pihak koalisi," kata Hanif.
Baca Juga: Resmi, Gibran Akhirnya Terpilih Mendampingi Prabowo Maju ke Pilpres 2024
Sementara itu, komposisi kabinet Prabowo-Gibran, termasuk jumlah dan nomenklatur kementerian, ditargetkan selesai lima hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa jumlah kursi menteri akan bertambah hingga mencapai 44 kursi.
Beberapa partai politik, termasuk PAN, telah menyatakan ketidaksetujuan jika partai yang baru bergabung dengan koalisi, seperti Nasdem dan PKB, mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak.
Sebelumnya, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak adil jika partai yang baru bergabung setelah Pilpres 2024 mendapatkan tiga kursi menteri, sementara partai yang mendukung Prabowo sejak awal tidak mendapat jumlah yang sama.
Pernyataan PAN ini ditanggapi dengan santai oleh Nasdem dan PKB. Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa partai-partai yang baru bergabung bisa saja mendapatkan lebih dari tiga menteri.
Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, menilai PAN tidak perlu 'baper' mengenai jumlah kursi menteri yang akan dibagikan, dan mengingatkan bahwa penentuan kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden terpilih Prabowo Subianto.
Editor : Fudai
