SURABAYA | ARTIK.ID - Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa reklamasi empat pulau buatan di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya, terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Proyek senilai 72 triliun rupiah tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
Legislator PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Senin (12/8) mengatakan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan secara umum, tetapi menekankan pentingnya kajian yang mendalam terhadap proyek tersebut.
Baca Juga: PMII Perjuangan Unitomo Gelar Aksi di Depan DPRD Surabaya, Ketua Komisi B Turun ke Jalan
“Penting untuk menilai dampak negatif dan positif dari proyek ini. Jika dampak negatifnya lebih besar, kami sebagai warga pribumi pasti akan menolak,” ujar Ghoni.
Menurut Ghoni, hasil hearing dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya, yang melibatkan pakar lingkungan dan kemaritiman, merekomendasikan agar proyek reklamasi tersebut dikaji ulang.
“Kami perlu menghitung secara cermat dampak terhadap infrastruktur, nilai ekonomi, keragaman hayati, serta kearifan lokal. Semua aspek ini harus dipertimbangkan dengan serius,” tambah Ghoni.
Baca Juga: JUDES Gelar Bagi Takjil dan Buka Puasa Bersama PWI Jatim, AWS dan SMSI Surabaya.
Dia menegaskan bahwa kajian terhadap proyek senilai puluhan triliun rupiah itu harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga Surabaya.
“Proyek reklamasi ini mencakup sekitar 10,8 km dengan empat pulau buatan. Kita perlu menilai dampaknya secara detail. Kajian tersebut sudah masuk dan disampaikan ke Komisi A,” jelas Ghoni.
Baca Juga: Achmad nurdjayanto: Pemkot Surabaya genjot pembangunan,Surabaya Semakin Siap Hadapi Bencana Banjir
Ghoni menegaskan bahwa dirinya bukan anti pada pembangunan, tetapi pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya lingkungan, tetapi juga dampaknya terhadap petambak, nelayan, dan harga kerang yang mungkin menjadi mahal karena habitat rusak. PSN di Kenjeran ini menghadapi masalah yang sangat kompleks, termasuk aspek lingkungan, budaya, kependudukan, dan mitigasi bencana,” pungkasnya. (diy)
Editor : Fudai
