SURABAYA | ARTIK.ID - Warga Kelurahan Morokrembangan Kec Krembangan, Selasa (15/11/2022) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya.
RDP tersebut terkait permohonan dan pengajuan Musrenbang sejak 2021, yang berupa pembangunan infrastrukrur yang tidak bisa terlaksana karena berbenturan dengan Perwali 70.
Baca juga: Komisi C DPRD Kota Surabaya Dukung Revitalisasi TRS, Baktiono Singgung PAD dan Pengamanan Aset
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, pada sesi wawancara mengatakan, Perwali 70 itu berkaitan dengan alas hak yang dimiliki oleh pemilik lahan.
"Jika tanah itu bukan milik pemkot maka pembangunan apapun harus seizin pemilik alas hak tersebut, sedangkan dalam hal ini tanahnya adalah milik Pemkot," ujar Aning.
Baca juga: Polemik Zona Pertahanan Bulak Banteng, Pansus RTRW DPRD Kota Surabaya Minta Hak Warga Dihormati
Karena tanah yang dipermasalahkan itu adalah milik Pemkot, yang dikelola Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS), maka kemudian kelurahan mengalihkan anggaran 2022 dari pembangunan saluran dan Pufing ke kebutuhan barang dan jasa sesuai yang diajukan oleh warga.
"Namun begitu warga ini tetap minta pembangunan saluran dan pufing dilakukan, nah di situlah kemudian bertabrakan dengan Perwali," tutur Aning.
Sehingga, kata Aning warga masih akan melakukan konsolidasi, sebab pembangunan baru bisa dilakukan jika warga mau mengakui bahwa tanah itu milik Negara.
Baca juga: Pansus Komisi C DPRD Kota Surabaya Bahas Zona Lindung, Aning Rahmawati Sebut Ada Kesalahan Birokrasi
"Di sisi Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kelurahan mulai menata ulang, karena sebetulnya itu sudah masuk di Musrenbangkel yang akan cair di Tahun 2023, jadi warga tinggal setuju saja pasti cair," pungkas Aning.
(diy)
Editor : Fuart