MATARAM – Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Zainal Muttaqin, memperkenalkan konsep Triangle Shield Humas Pemerintah sebagai strategi baru untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI).
Konsep tersebut dipaparkan Zainal saat menjadi pembicara dalam Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 yang berlangsung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 27–29 Juli 2026. Forum nasional bertema Government Public Relations in the Digital and Artificial Intelligence Era itu dihadiri praktisi humas dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga kalangan akademisi.
Baca juga: Sengketa Lahan Rusun Gunung Anyar Berlanjut, Pemprov Jatim Tempuh Upaya PK
Dalam presentasinya bertajuk "Strengthening Public Communication and Public Trust: Membangun SDM Humas Pemerintah yang Humanis", Zainal menegaskan bahwa tantangan humas pemerintah saat ini telah berubah. Menurutnya, kecepatan menyampaikan informasi saja tidak lagi cukup, melainkan harus diimbangi dengan kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang kredibel, kolaboratif, dan humanis.
"AI boleh menjadi mesin penggerak, tetapi manusia harus tetap menjadi kompasnya. Public trust tidak dibangun oleh algoritma, melainkan oleh komunikasi yang jujur, konsisten, kolaboratif, dan memanusiakan manusia," tegas Zainal.
Tiga Pilar Triangle Shield
Zainal menjelaskan, Triangle Shield dibangun di atas tiga pilar utama yang saling melengkapi.
Pilar pertama adalah Humas Pentahelix, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan komunitas. Menurutnya, komunikasi publik yang efektif hanya dapat tercipta melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemetaan stakeholder, mendengarkan aspirasi masyarakat, membangun partisipasi, hingga melakukan evaluasi bersama.
Pilar kedua adalah SAKTI Framework, sebuah kerangka penguatan kompetensi sumber daya manusia humas yang mengedepankan nilai Sigap, Akurat, Kredibel, Transparan, dan Inklusif. Budaya kerja ini diterapkan mulai dari proses mendengar isu, memverifikasi informasi, menyusun narasi, mendistribusikan pesan, merespons secara cepat, hingga melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Adapun pilar ketiga adalah Humas Humanis, yakni pendekatan komunikasi yang menjadikan empati sebagai fondasi utama pelayanan publik.
"Mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menjelaskan, dan melayani sebelum membela diri merupakan karakter utama humas pemerintah. Teknologi dapat mempercepat penyampaian pesan, tetapi empati yang membuat pesan itu dipercaya," ujarnya.
AI Membantu, Bukan Menggantikan Manusia
Dalam paparannya, Zainal juga menyoroti semakin besarnya peran Artificial Intelligence dalam dunia kehumasan. Menurutnya, AI mampu membantu pekerjaan humas mulai dari pemantauan isu, analisis data, hingga produksi konten secara cepat.
Baca juga: SK Gubernur Terbit, DPRD Surabaya Siap Lantik Ketua Baru Pekan Ini
Namun, ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan pernah menggantikan aspek yang paling mendasar dalam komunikasi publik, yakni etika, integritas, dan tanggung jawab moral.
"Teknologi adalah alat untuk mempercepat kerja, tetapi keputusan, empati, dan tanggung jawab tetap berada di tangan manusia," tegasnya.
Praktik Baik dari Jawa Timur
Selain memperkenalkan Triangle Shield, Zainal juga membagikan sejumlah praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun komunikasi publik.
Di antaranya adalah penguatan pemetaan stakeholder, penerapan budaya kerja SAKTI, pengembangan listening dan early warning system, orkestrasi narasi lintas perangkat daerah, penerapan etika penggunaan AI, hingga pengukuran tingkat public trust sebagai indikator keberhasilan komunikasi pemerintah.
Baca juga: Disnakertrans Jatim Siagakan 54 Posko THR, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi
Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, menyebut IGPR Summit 2026 sebagai momentum penting yang menempatkan Lombok sebagai episentrum pengembangan Government Public Relations di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, juga menegaskan bahwa humas pemerintah memegang peran strategis dalam menjaga kredibilitas institusi negara di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi teknologi.
Menutup paparannya, Zainal berharap konsep Triangle Shield dapat menjadi paradigma baru bagi humas pemerintah Indonesia agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai integritas, empati, kolaborasi, dan kepentingan masyarakat.
"Kecepatan informasi memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting. Karena itu, tugas utama humas pemerintah adalah memastikan setiap inovasi teknologi selalu berjalan seiring dengan integritas, empati, dan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Mohammad