Sebuah Editorial, Dari Redaksi.
SURABAYA - Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika politik di DPRD Surabaya menunjukkan perkembangan yang menarik. Aktivitas parlemen tidak lagi hanya terlihat melalui rapat dan sidang resmi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui reses, dialog kebangsaan, kegiatan sosial, hingga pembahasan berbagai persoalan publik.
Baca juga: Surabaya Hanya Punya Satu Vacuum Excavator, DPRD Kritik Normalisasi
Perkembangan ini patut diapresiasi. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Aspirasi warga tidak selalu dapat dipahami dari laporan administratif semata.
Melalui dialog langsung, anggota DPRD memiliki kesempatan mendengar persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Mulai dari pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur, hingga perlindungan kelompok rentan.
Namun, pertanyaan penting tetap perlu diajukan. Apakah meningkatnya aktivitas politik tersebut sudah sejalan dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan?, atau semua itu hanya seremoni belaka.
Pertanyaan ini menjadi relevan karena masyarakat saat ini semakin kritis. Publik tidak lagi menilai wakil rakyat hanya dari seberapa sering mereka muncul di ruang publik atau media sosial.
Yang Dinilai adalah Hasilnya.
Warga ingin melihat pelayanan publik yang lebih baik. Mereka ingin melihat pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mereka juga berharap anggaran daerah dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata.
Karena itu, komunikasi politik tidak boleh berhenti pada seremoni. reses, dialog, dan kegiatan sosial hanyalah pintu masuk untuk memahami kebutuhan masyarakat.
Tugas berikutnya jauh lebih penting. Aspirasi yang telah dihimpun harus diterjemahkan menjadi kebijakan, penganggaran, dan pengawasan yang efektif.
Di sinilah ukuran sesungguhnya kualitas politik parlemen berada. Fungsi legislasi memang penting. Namun fungsi pengawasan memiliki peran yang tidak kalah strategis.
DPRD bukan hanya pembentuk peraturan daerah. Lembaga ini juga bertugas memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam beberapa isu, fungsi pengawasan tersebut mulai terlihat. Sorotan terhadap kualitas pelayanan publik menjadi salah satu contohnya.
Perhatian terhadap anak putus sekolah juga menunjukkan bahwa parlemen masih menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah kota.
Begitu pula dengan pengawalan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Pembahasan tersebut menunjukkan adanya upaya mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.
Yang menarik, pembahasan mengenai disabilitas tidak lagi sekadar berbicara tentang pembentukan regulasi, tapi mulai mendorong bagaimana regulasi tersebut benar-benar memberikan dampak nyata.
Mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan publik yang inklusif, hingga perlindungan hak penyandang disabilitas.
Baca juga: DPRD Surabaya Apresiasi Aksi Mahasiswa, Kritik adalah Energi Demokrasi Kata Cak YeBe
Pendekatan seperti ini layak diapresiasi. Politik menjadi lebih substantif ketika fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar menghasilkan dokumen hukum.
Meski demikian, tantangan DPRD Surabaya ke depan tidak ringan. Masyarakat kini memiliki akses informasi yang jauh lebih luas. Publik dapat membandingkan antara janji, pernyataan, dan hasil kerja yang benar-benar terealisasi.
Akibatnya, politik simbolik semakin sulit dipertahankan. Warga dapat membedakan mana aktivitas yang menghasilkan solusi dan mana yang hanya bertujuan membangun citra.
Karena itu, setiap fraksi memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kualitas politik daerah. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Bahkan perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Namun ketika menyangkut kepentingan masyarakat, seluruh energi politik seharusnya diarahkan pada pencarian solusi.
Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan kota tidak boleh menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.
DPRD Surabaya Perlu Perkuat Budaya Politik Berbasis Data.
Kritik terhadap pemerintah akan lebih kuat apabila disertai evaluasi yang terukur. Rekomendasi kebijakan juga akan lebih mudah diterapkan jika didukung indikator yang jelas.
Pendekatan berbasis data akan memperkuat posisi DPRD sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penjaga akuntabilitas publik.
Baca juga: Polemik Tukar Guling Sumur Welut, DPRD Surabaya Desak Pemkot Beri Solusi Konkret
Redaksi memandang bahwa DPRD Surabaya telah menunjukkan langkah positif dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan.
Aktivitas yang semakin terbuka kepada masyarakat merupakan sinyal baik bagi perkembangan demokrasi lokal. Namun intensitas aktivitas politik harus diikuti peningkatan kualitas kebijakan.
Semakin banyak kegiatan tidak otomatis berarti semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, kualitas parlemen tidak diukur dari banyaknya agenda yang digelar. Tidak pula dari seberapa sering anggota dewan tampil di media.
Rakyat akan melihatnya, apakah kebijakan yang dihasilkan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Apakah pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pemerintahan. Dan apakah kehadiran wakil rakyat benar-benar menghadirkan solusi bagi warga.
Di tengah tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks, DPRD Surabaya memiliki peran besar dan strategis untuk membuktikan bahwa politik daerah masih dapat bekerja untuk rakyat, serta melahirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD Surabaya perlu memastikan setiap aktivitas politik bermuara pada kebijakan yang efektif, pengawasan yang kuat, dan pelayanan publik yang semakin baik.
Hanya dengan cara itulah parlemen daerah dapat membuktikan bahwa politik masih menjadi alat untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar seremoni. (red)
Editor : Fudai