SURABAYA - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengapresiasi pelaksanaan pengambilan PIN Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah daerah, proses layanan dinilai berlangsung lebih tertata, lancar, dan minim antrean dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikan setelah Sri Untari melakukan monitoring pengambilan PIN SPMB di wilayah Malang dan Surabaya, termasuk di SMAN 2 Surabaya. Dari hasil pengawasan di lapangan, seluruh tahapan pelayanan disebut berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Baca juga: Jalur Mutasi SPMB Jatim 2026 Punya Aturan Khusus, Siswa Tak Bisa Pilih Jalur Lain
"Semuanya on the track. Tidak ada antrean panjang. Yang masih manual hanya proses validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah," ujar Sri Untari di kantornya, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, kelancaran layanan pengambilan PIN SPMB tahun ini tidak lepas dari penambahan jumlah operator sekolah. Saat ini, setiap sekolah rata-rata menyiapkan sekitar 10 operator yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen calon peserta didik.
Penambahan petugas tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat sehingga antrean dapat ditekan. Pada hari libur, sekolah rata-rata melayani sekitar 100 pendaftar, sedangkan pada hari kerja jumlah pemohon bisa mencapai 200 orang per hari.
"Tahun lalu terjadi penumpukan karena antrean belum tertata seperti sekarang. Saat ini operatornya lebih banyak dan seluruhnya berasal dari sekolah masing-masing," katanya.
Selain menyoroti kelancaran proses administrasi, Sri Untari juga menyoroti penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menjadi salah satu komponen dalam sistem SPMB 2026.
Baca juga: DPRD Jatim Percepat Raperda Perlindungan Obat Herbal untuk Perkuat Industri Lokal
Ia menjelaskan, komposisi penilaian pada jalur yang menggunakan TKA terdiri dari 60 persen nilai rapor dan 40 persen hasil tes. Menurutnya, formulasi tersebut cukup proporsional untuk mengukur kemampuan akademik siswa.
Meski demikian, Sri Untari mengusulkan agar cakupan materi TKA diperluas pada tahun-tahun mendatang. Selain Bahasa Indonesia dan Matematika, materi tes dinilai perlu mencakup Bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, dan ilmu alamiah dasar.
"Matematika merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai setiap generasi. Namun ke depan mungkin bisa ditambah dengan mata pelajaran lain," ujarnya.
Terkait daya tampung sekolah negeri yang hanya sekitar 39 persen dari total lulusan SMP di Jawa Timur, Sri Untari mengimbau masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri.
Baca juga: Pemkot Surabaya Ubah Skema Jalur Prestasi SPMB SMPN 2026, Nilai TKA Jadi Penentu
Ia menegaskan bahwa sekolah swasta juga memiliki kualitas pendidikan yang baik serta berperan penting dalam memperluas akses pendidikan. Karena itu, DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan terus mendorong keterlibatan sekolah swasta dalam mendukung pemerataan pendidikan.
Menurut Sri Untari, DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan telah berkomunikasi dengan berbagai sekolah swasta agar menyediakan program beasiswa maupun keringanan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
"Kami sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan agar sekolah swasta yang mampu dapat memberikan beasiswa penuh maupun pengurangan biaya pendidikan. Sekolah swasta juga merupakan mitra penting dalam penyelenggaraan pendidikan," pungkasnya. (mar)
Editor : Fudai