SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai meninjau langsung tujuh korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IBI Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya setelah mengonsumsi makanan dari program MBG pada Senin (11/5/2026).
Baca juga: Kualitas Udara di Surabaya Terburuk se Indonesia Hari Ini, AQI Capai 167
Dalam dialog bersama pasien dan keluarga korban, Natalius Pigai memastikan dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber masalah tidak akan lagi dilibatkan dalam distribusi makanan program MBG.
“Tidak akan lagi dimasak oleh dapur yang sama,” ujar Natalius Pigai saat berbincang dengan salah satu pasien.
Ia menegaskan program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan masih ditemukan sejumlah kelemahan, khususnya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tujuan MBG itu untuk kebaikan, tapi kalau ada yang salah masak ya memang itu kesalahan mereka,” kata Natalius Pigai.
Salah satu dapur yang menjadi perhatian pemerintah ialah SPPG Tembok Dukuh Surabaya. Dapur tersebut diduga berkaitan dengan kasus keracunan yang dialami sekitar 200 siswa.
Menurut Pigai, pengelolaan dapur dengan cakupan distribusi terlalu banyak sekolah berpotensi menurunkan kualitas pengawasan produksi makanan.
Baca juga: Pemkot Selidiki Dugaan Keracunan MBG di Tembok Dukuh, Hasil Laboratorium Keluar 5-7 Hari
“Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kami harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin,” tegasnya.
Ia menilai penyedia makanan dalam program nasional seperti MBG harus memenuhi standar ketat, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati. Supaya kualitas produk dari dapur tersebut bisa disajikan untuk anak cucu kita generasi yang akan datang,” lanjutnya.
Usai meninjau pasien, Natalius Pigai dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya untuk membahas evaluasi menyeluruh terkait kasus dugaan keracunan MBG.
Pertemuan itu juga melibatkan seluruh pengelola SPPG guna memperkuat penerapan standar operasional prosedur (SOP) nasional dalam pelaksanaan program MBG.
Baca juga: Keracunan MBG di Surabaya, Ning Ais Desak Evaluasi Total Keamanan Pangan
Pigai menegaskan seluruh pengelola MBG wajib mematuhi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.
“Akan lakukan pertemuan juga dengan pemerintah kota, anggota DPRD dengan SPPG. Kita juga kumpulkan semua SPPG dan diharapkan seluruh SPPG harus pedomani petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional,” tutupnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya menjadi evaluasi penting bagi pelaksanaan program makan gratis nasional. Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga bagi para pelajar. (red)
Editor : Fudai