SURABAYA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengungkapkan adanya capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, jumlah warga miskin tercatat turun dari sekitar 110 ribu jiwa menjadi 105 ribu jiwa, atau berkurang sekitar 5 ribu jiwa.
Baca juga: Bus Sekolah Terbatas, Ajeng Dorong Solusi Nyata Atas Larangan Motor Siswa
Menurutnya, capaian ini patut diapresiasi sebagai bagian dari keberhasilan program pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, Politisi Muda Gerindra Surabaya itu menegaskan, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan adalah fenomena ketenagakerjaan, khususnya di kalangan lulusan sarjana (S1). Mas Kahfi (sapaan akrabnya) menyebut, meski jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, banyak di antaranya justru belum terserap secara optimal di dunia kerja formal.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak lulusan sarjana di Surabaya yang bekerja secara serabutan, bukan sebagai pekerja tetap. Hal ini juga diperkuat oleh data Bappeda dan BPS,” tuturnya pada Warta Artik.id Kamis (09/04).
Ia pun mendorong adanya penguatan konsep triple helix, yakni sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi. kolaborasi ini perlu diwujudkan secara konkret, tidak hanya melalui penyelenggaraan job fair, tetapi juga melalui komitmen nyata dalam bentuk kerja sama atau MoU dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya.
“Harapannya, sektor swasta bisa lebih terbuka untuk merekrut lulusan sarjana, khususnya putra-putri asli Surabaya,” tegasnya.
Baca juga: Enny Minarsih:Tanpa APBD, Job Fair Industrial & Labour, Efektif Tekan Pengangguran di Surabaya
Mas Kahfi juga menilai program “satu keluarga, satu sarjana” yang telah dijalankan Pemkot Surabaya merupakan langkah yang baik. untuk itu, ia mengingatkan pentingnya tindak lanjut agar para lulusan tersebut benar-benar mendapatkan akses pekerjaan yang layak.
Dalam proses pembahasan LKPJ ini, kata Mas Kahfi,Pansus akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya, yang jumlahnya mencapai 46 OPD, guna menyampaikan laporan kinerja masing-masing.
Baca juga: SMPN Tambak Wedi Mangkrak, Faris Abidin Sentil Keras Kinerja Pemkot Surabaya
Ia menargetkan pembahasan Pansus LKPJ dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. dirinya berharap seluruh proses berjalan lancar dan mampu menghasilkan rekomendasi yang maksimal sebagai bagian dari fungsi konstitusional DPRD.
“Ini juga menjadi tanggung jawab moral kami untuk memberikan catatan terhadap capaian maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” pungkasnya.
Selain penurunan angka kemiskinan, Azhar Kahfi turut menyoroti capaian positif di sektor ekonomi Kota Surabaya yang dinilai menunjukkan peningkatan indeks ekonomi secara signifikan sepanjang tahun 2025. (rda)
Editor : rudi