SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menerima banyak keluhan terkait penurunan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku mahasiswa saat menggelar reses kedua Tahun Anggaran 2026 di daerah pemilihannya.
Persoalan bantuan pendidikan menjadi salah satu isu paling dominan. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas berkurangnya nominal bantuan yang dinilai dapat berdampak serius bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Baca juga: Reses Cak Yebe di Tambak Osowilangon, Bantuan Mengalir Untuk Fasilitas dan UMKM Warga
“Banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa. Yang dikhawatirkan, ini bisa memicu mahasiswa putus kuliah,” tutur Achmad, pada Warta Artik.id Sabtu (14/02).
Ia menilai, bantuan pendidikan merupakan instrumen penting untuk menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka dan inklusif.
"Kebijakan pengurangan bantuan perlu dikaji ulang agar tidak menghambat masa depan generasi muda Surabaya,"tegasnya.
Legislator Muda Partai Golkar Surabaya itu, mendorong Pemerintah Kota Surabaya meninjau kembali kebijakan bagi mahasiswa yang saat ini masih aktif kuliah (on going).nominal bantuan tetap diberikan sesuai ketentuan awal hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya.
Baca juga: Baktiono Tegaskan RHU Wajib Tutup Selama Ramadan, Pelanggar Terancam Blacklist
Jika memang ada penyesuaian kebijakan, ia menyarankan agar aturan baru diberlakukan bagi mahasiswa angkatan berikutnya.
“Mahasiswa yang sudah berjalan kuliahnya sebaiknya tetap menerima sesuai aturan awal sampai lulus. Untuk mahasiswa baru, silakan jika ada skema baru,” bebernya.
Baca juga: Warga Gundih Curhat Bansos dan Keamanan, Budi Leksono Janji Kawal Hingga Terealisasi
Sebagai solusi alternatif, Achmad juga mengusulkan dilakukan survei lapangan ulang bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan benar-benar dalam kondisi rentan secara ekonomi.Langkah ini dinilai penting agar bantuan tetap tepat sasaran sekaligus mencegah meningkatnya angka putus kuliah.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya untuk menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan dan penganggaran ke depan.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi mahasiswa Surabaya,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi