SURABAYA – Suasana depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, memanas pada Rabu (29/10). Ratusan massa yang tergabung dalam Rakyat Jawa Timur Menggugat turun ke jalan, membawa tiga tuntutan besar yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Aksi ini dipimpin oleh tiga koordinator lapangan M. Soleh, Musfiq, dan Acek Kusuma, yang secara bergantian menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Emil Dardak Puji Langkah Unitomo Gaungkan Inovasi Hijau dan Transformasi Digital
M. Soleh menilai, selama ini aspirasi rakyat kerap diabaikan. Ia membandingkan pelayanan Pemprov Jatim dengan daerah lain yang dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rakyat mengeluh dari semua aspek kehidupan. Pengangguran tinggi, kemiskinan merata, tapi pemerintah seolah tutup mata. Tidak ada evaluasi serius dari Pemprov Jatim,” tegas Soleh di tengah aksi.
Ia juga menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh pengampunan pajak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Menurutnya, kebijakan penghapusan pajak yang digembar-gemborkan pemerintah hanya dilakukan “setengah hati”.
“Bahkan ojek online dan warga miskin yang masuk data P3KE pun tetap dipersulit. Janji pengampunan pajak hanya sebatas wacana,” tambahnya.
Sementara itu, Musfiq menyoroti besarnya tunjangan operasional kepala daerah yang dinilai tidak seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat.
“Bayangkan, Gubernur menerima Rp1,6 miliar dan Wakil Gubernur Rp910 juta per bulan. Totalnya lebih dari Rp2,6 miliar setiap bulan, diambil dari PAD sebesar Rp20,8 triliun,” ujarnya.
Ia menyebut dasar hukum tunjangan tersebut berasal dari PP Nomor 109 Tahun 2000 dan Pergub No. 5 Tahun 2024. Namun, menurutnya, nominal itu ironis di tengah maraknya kasus korupsi dan lemahnya pelayanan publik.
“Rakyat menderita, tapi pejabat hidup mewah. Belum lagi korupsi dana hibah dan skandal di Bank Jatim yang nilainya mencapai ratusan miliar,” kritiknya.
Baca juga: Bupati Banyuwangi Dukung Penguatan Restorative Justice Lewat Program Sosial
Koordinator lain, Acek Kusuma, menyebut birokrasi Pemprov Jatim kini “sakit kronis” akibat praktik korupsi dan pungutan liar yang mengakar, terutama di lembaga pendidikan.
“Birokrasi kita sudah kotor. Solusinya satu: bersih-bersih harus dimulai dari pucuk pimpinan, dari Gubernurnya sendiri,” seru Acek disambut sorakan peserta aksi.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama:
1. Menetapkan pengampunan pajak 100% untuk kendaraan roda dua dan roda empat.
2. Memberantas korupsi dana hibah triliunan rupiah dan kasus Bank Jatim yang merugikan ratusan miliar.
Baca juga: Gas Berbahaya PT SJL Cemari Lingkungan, DPRD Jatim Turun Tangan
3. Menghapus pungli di lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK di seluruh Jawa Timur.
Aksi yang sedianya dijadwalkan pada 3 September 2025 ini sempat tertunda karena situasi yang tidak kondusif. Kini, mereka kembali turun dengan semangat baru, menuntut perubahan nyata dari pemerintah provinsi.
“Kami hanya ingin keadilan dan keberpihakan. Jangan biarkan rakyat Jatim terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak,” pungkas M. Soleh. (Rda)
Editor : rudi