SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak bagi seluruh vendor makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, Pemkot juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG, yang bertugas memastikan program berjalan sesuai standar.
Baca juga: Surabaya Tembus 3 Juta Jiwa, DPRD Konsultasi ke KPU RI Soal Pemekaran Dapil
“Apa yang dilakukan Pak Wali sudah sangat tepat. Vendor MBG harus punya SLHS dan ditangani tenaga profesional yang ahli dalam pengolahan makanan,” ujar Yona, yang akrab disapa Cak Yebe,pada Warta Artik.id Senin (29/09).
Menurut Cak Yebe, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan SPPI harus bekerja sesuai SOP dan menjaga integritas serta independensi. Mereka tak hanya bertugas sebagai pelaksana, tapi juga sebagai pengawas dan penggerak utama keberhasilan program.
"SPPI itu mata dan telinga pemerintah. Mereka wajib mengawasi, mendistribusi, sekaligus memberi edukasi gizi ke masyarakat,” tegasnya.
Cak Yebe menyoroti beberapa kasus dugaan keracunan makanan di daerah lain akibat lemahnya pengawasan program sejenis. Ia mendorong agar Surabaya belajar dari kejadian tersebut dan melakukan evaluasi sejak dini.
“Jangan tunggu masalah muncul. Mumpung durung kedaden nak Suroboyo, ayo dievaluasi bersama. Masukan dari masyarakat juga penting,” katanya.
Baca juga: Akhirnya Dicabut! Aturan Batas 3 KK Satu Alamat di Surabaya Direvisi
Lebih lanjut, Cak Yebe mengusulkan agar pengawasan kesehatan siswa penerima MBG melibatkan puskesmas setempat dan akademisi dari fakultas psikologi maupun pendidikan.
"Saya pernah uji coba pribadi di SDN Kedurus 1 selama sebulan. Hasilnya, kolaborasi dengan tim medis dan psikolog kampus sangat membantu pantau kondisi siswa,” ungkapnya.
Ia menyebut sebanyak 330 siswa terlibat dalam uji coba itu, dan hasilnya menunjukkan pentingnya pemantauan berkala terhadap perkembangan siswa.
Baca juga: Cak YeBe: Ketika Merah Putih Direbut, Bukan Diberi, Teatrikal Perobekan Bendera di Hotel Majapahit
Legislator dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu menduga kasus keracunan makanan bisa disebabkan berbagai faktor, namun pengawasan tetap menjadi kunci utama.
“Intinya semua kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab SPPG dan SPPI,” tandasnya.
Terkahir, Cak Yebe berharap program MBG tidak hanya berjalan lancar, tapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi tumbuh kembang siswa.
“Program ini bagus, tapi kalau pengawasan lemah bisa jadi bumerang. Mari jaga bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak Surabaya,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi