SURABAYA – Proses perizinan yang berbelit dan lambat kembali menjadi sorotan, Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, menegaskan, lambannya proses perizinan telah menjadi "penghambat utama" pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan daerah.
“Ini masalah serius. Bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas,” tegas Bulek (sapaan akrabnya) pada warta Artik.id Selasa (15/07).
Baca juga: Data Desil Bersifat Dinamis, DPRD Surabaya Dorong Warga Aktif Sampaikan Sanggahan
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menambahkan akar masalah keterlambatan perizinan berasal dari regulasi yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sumber daya, serta praktik birokrasi yang tidak efisien dan minim transparansi.
Hal ini berdampak langsung pada turunnya minat investasi, tertundanya proyek pembangunan, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah.
Baca juga: Raperda Perubahan APBD 2026, PKS Surabaya Soroti PAD hingga Pinjaman Rp1,4 Triliun
Bulek mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari: Penyederhanaan regulasi, Perbaikan koordinasi antar instansi, Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, Penerapan sistem perizinan online serta Keterlibatan aktif dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi kepemudaan
“Perizinan harus cepat, efisien, dan transparan. Libatkan semua lapisan masyarakat agar proses ini tidak hanya adil, tapi juga dipercaya,” ungkapnya.
Baca juga: Budi Leksono Dorong DPMPTSP Surabaya Gencarkan Sosialisasi KBLI 2025
Tak hanya pelaku usaha, masyarakat pun kerap dibuat frustrasi oleh lambatnya pengurusan izin yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian dan kurangnya informasi menjadi sumber utama kekecewaan publik.
"Dengan reformasi menyeluruh, diharapkan perizinan di Surabaya dan Indonesia secara umum dapat menjadi lebih ramah, terbuka, dan mendukung iklim investasi yang sehat," Pungkas bulek. (Rda)
Editor : Fudai