SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bertempat di ruang Bamus Gedung DPRD, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni, dengan sorotan utama pada penyelarasan agenda strategis pembangunan lima tahun ke depan.
Baca juga: Cak YeBe Gandeng Jurnalis, Masifkan Berita Potensi PAD kota Surabaya
Ketua Pansus RPJMD, Achmad Nurdjayanto, mengatakan seluruh masukan dari fraksi telah berhasil diramu dan diselaraskan bersama Pemerintah Kota Surabaya.
"RPJMD ini merupakan hasil dari proses panjang dari Musrenbang, pembahasan lintas OPD, hingga pematangan di tingkat legislatif. Kini tinggal menunggu pengesahan resmi pada Rapat Paripurna, Rabu Besok,"Tutur Ahmad pada warta Artik.id Selasa (08/07).
RPJMD kali ini menyasar pembangunan infrastruktur strategis, seperti kelanjutan proyek DLLB dan DLLT, pembangunan flyover, serta proyek diversi di kawasan Gunungsari yang ditargetkan mengatasi persoalan banjir secara tuntas pada 2027.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, termasuk rencana pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan dan Utara, serta peningkatan fasilitas RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Penambahan penanda visual di puskesmas 24 jam juga direncanakan guna memperkuat pelayanan kesehatan darurat di malam hari.
Baca juga: Cak YeBe Gandeng Jurnalis, Masifkan Berita Potensi PAD kota Surabaya
Terkait pendanaan, RPJMD membuka peluang pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel. Namun DPRD menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi yang akan diambil meliputi pelebaran objek pajak, penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran, dan aktivasi aset-aset nonproduktif milik Pemkot.
“Target PAD Rp13 triliun dalam lima tahun ke depan cukup realistis, melihat potensi fiskal yang kita miliki,” tambahnya
Wilayah padat penduduk seperti Sawahan turut menjadi fokus penguatan fasilitas pendidikan, meski tantangan pembebasan lahan masih mengadang. Optimalisasi lahan milik Pemkot dipandang sebagai solusi jangka menengah.
Sektor UMKM, pariwisata, dan perlindungan tenaga kerja lokal juga mendapat porsi penting dalam RPJMD ini, sejalan dengan visi Wali Kota dalam membangun sektor unggulan daerah. Tak ketinggalan, pelestarian budaya dan situs cagar budaya kembali disoroti DPRD.
Baca juga: Tingkatkan Respon Darurat, Komisi D Minta Integrasi Layanan Kesehatan
“Kita tidak ingin ada lagi konflik pelestarian situs sejarah. Perlu sinergi kuat antara Dinas Kebudayaan dan OPD teknis lain agar pelestarian bisa berjalan optimal,” ungkapnya.
Legislator dari Partai Golkar itu menegaskan RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cetak biru pembangunan kota yang harus dijalankan seluruh OPD dan BUMD secara konkret, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Dengan proyeksi fiskal yang solid dan komitmen sinergi legislatif-eksekutif yang makin kuat, RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Surabaya yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi," tutup Achmad Nurdjayanto. (Rda)
Editor : Fudai