MANOKWARI | ARTIK.ID - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Barat melakukan aksi pemalangan ruangan di sayap 1 dan sayap 3 kantor mereka.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan internal yang mereka anggap merugikan.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Papua Barat Beri Bantuan Bibit dan Solar Cell
Salah satu Staf di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jimmy korwa, Senin (29/7) mengatakan, tindakan tersebut merupakan respon terhadap kebijakan dari Kepala Biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Barat.
Pilihan Redaksi:
- Perawatan CCTV yang Dipasang Pemkot Surabaya di Setiap RW, M Fixer Menyebut ada Garansi Setahun
- Soroti Reklamasi Pantai Kenjeran, Baktiono Sebut Ada Pulau Bawean yang Lebih Menjanjikan
- Direktur PT Sier Tidak Hadir, Rapat Raperda APBD 2025 Komisi B DPRD Kota Surabaya Ditunda
- PT Granting Jaya Sosialisasi Pulau Buatan Kenjeran, Forum LPMK Pesisir Surabaya Buka Suara
"Kami berharap mendapatkan tanggapan dari pimpinan tertinggi yaitu pejabat gubernur dan Sekretaris Daerah," kata Jimmy.
Jimmy mengatakan, para ASN merasa dirugikan dalam internal biro pengadaan barang dan jasa.
"Oleh karena itu kami sebagai ASN meminta agar Bapak Gubernur dan Sekda segera memanggil kami untuk berdiskusi," ujar Jimmy.
Baca juga: Preposisi Gelar Easten Women Fest 2024, Buka Ruang Perempuan Papua to Empower Together
Menurut Jimmy, pemalangan ini adalah suara kolektif dari para ASN, termasuk kepala bagian dan kepala sub bagian yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan internal yang melibatkan pimpinan termasuk Kepala Biro dan beberapa kasubag serta bendahara.
"Kami dengan tegas dan resmi meminta kepada PJ gubernur dan Sekda untuk segera mengadakan audiensi, jika tidak ada tanggapan kami Tidak segan untuk membawa masalah ini ke kejaksaan tinggi untuk diperiksa," paparnya.
Jimmy menegaskan bahwa aksi pemalangan tersebut dikhususkan untuk internal biro pengadaan barang dan jasa, tidak mengganggu yang lainnya, aktivitas di bagian lain diperbolehkan untuk berjalan seperti biasa.
Baca juga: Papua Barat Gelar Rakortek Bahas Pengawasan Ketenagakerjaan Sektor Maritim
"Kami akan tetap menutup akses kantor kami hingga ada respon yang memadai terhadap permasalahan ini," jelas Jimmy.
Dengan adanya aksi ini diharapkan pihak-pihak terkait dapat segera memberikan perhatian dan solusi terhadap tuntutan yang diajukan oleh ASN Biro PBJ.
Sampai saat ini, Kepala Biro PBJ Jemy Pigome belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait aksi pemalangan tersebut. (ark)
Editor : Amatus Rahakbauw