SURABAYA | ARTIK.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong peningkatan literasi keuangan di Jawa Timur. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 55,33%, sedangkan nasional berada di angka 49,68%. Sedangkan tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 92,99%, sedangkan nasional berada di angka 85,10%.
Baca Juga: Jawa Timur Terdepan dalam Tata Kelola Pemerintahan Hngga Penurunan Kemiskinan
Khofifah mengatakan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan di Jawa Timur telah berada di atas rata-rata nasional. Namun, dia tetap mendorong agar literasi keuangan di Jawa Timur bisa terus ditingkatkan hingga mendekati angka inklusi keuangan.
"PR kita adalah literasi keuangan, maka proses edukasi demi edukasi perlu dilakukan oleh kita semua bersama-sama," kata Khofifah dalam siaran persnya, Minggu (32/12).
Khofifah mengatakan, untuk meningkatkan literasi keuangan, tidak hanya literasi keuangan yang harus didorong, tetapi juga literasi digital. Literasi digital penting karena saat ini semua aspek kehidupan bersinggungan dengan digital system.
"Kita perlu melakukan secara lebih sistemik, lebih komprehensif. Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena pada dasarnya kita semua punya tim kerja yang sama sama advancenya," tegasnya.
Khofifah optimis persoalan koneksitas di daerah-daerah tidak menghalangi penerapan sistem digitalisasi. Sebab, berkaca pada saat pandemi Covid-19 melanda sebelumnya, dimana aktifitas-aktifitas masyarakat harus dilakukan secara daring bisa dijalankan dengan baik.
"Saat pandemi Covid-19 lalu terbukti kita bisa menembus batasan-batasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apapun kondisinya, ketika ada komitmen dan kesungguhan maka dapat dicari solusinya," ungkapnya.
Selain itu, saat ini telah terbentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur. TPAKD bersinergi dengan OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Khofifah meminta agar Bupati/Walikota mampu menjadikan hal tersebut sebagai sinyal untuk terus menguatkan sinergitas di sektor keuangan utamanya melepaskan masyarakat dari jerat rentenir dengan berbagai program.
Baca Juga: Hasil survei, Emak Tidak Mampu Kejar Bunda, Unggul Dua Kali Lipat di Pilgub Jatim 2024
"Seluruh jajaran dari kabupaten kota saya mohon untuk bisa menangkap sinergitas ini dalam format untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang masih memerlukan dukungan akses permodalan agar tidak terjerat rentenir," jelasnya.
Dukungan yang dimaksud dapat berupa program kredit lunak hingga penyaluran bantuan maupun zakat. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim selama ini.
Berbagai program yang dimiliki oleh Pemprov Jatim antara lain Paket Kredit Petani Jawa Timur, Dana Bergulir, dan Prokesra.
Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada petani perorangan/kelompok tani/koperasi yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang meliputi fasilitas modal kerja dan investasi. Untuk modal kerja perorangan akses permodalan bisa mencapai Rp 50 juta sedangkan untuk kelompok/koperasi bisa mencapai Rp 250 juta dengan plafond kredit menyesuaikan masa panen.
Sedangkan Program Dana Bergulir (Dagulir) merupakan program kredit pada Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Jawa Timur. Begitu pula dengan Prokesra yang ditujukan pula untuk pelaku UMKM agar bisa mengakses permodalan.
Baca Juga: Khofifah Indar Parawansa Dukung Ekspansi Global PT Jasuindo Tiga Perkasa Sidoarjo
"Semuanya memberikan kemudahan akses permodalan dengan bunga yang rendah. Sehingga masyarakat tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi untuk modal usaha," ujarnya.
Selain itu, sejak beberapa tahun silam Gubernur Khofifah juga menggencarkan program zakat produktif bekerja sama dengan Baznas dan BUMD di Jatim. Tujuannya menyasar pelaku usaha ultra mikro yang skala usahanya di bawah UMKM.
"Semua program tersebut diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat serta memberikan tetesan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim," imbuhnya.
(red)
Editor : Fuart
